Harkitnas 2026 di Purwakarta Jadi Momentum Kebangkitan Pekerja Rentan, ASN Diajak Lindungi Warga Sekitar

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Kabupaten Purwakarta berlangsung penuh makna. Tidak hanya menjadi seremoni tahunan, momentum nasional tersebut dijadikan titik awal gerakan sosial perlindungan pekerja rentan melalui program “ASN Nyaah Ka Warga” yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Halaman Taman Pasanggrahan Padjadjaran, Rabu (20/5/2026).

Upacara dipimpin langsung Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein. Hadir pula Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, Kajari Purwakarta Apsari Dewi, Dandim 0619/Purwakarta Fredy Jaguar, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Wahyu Widodo, Kepala Kemenag Purwakarta Ohan Burhan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Kunto Wibowo, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Wira Junjunan Sirait, hingga Direktur RS Siloam Purwakarta dr. Rika Wulandari.

Selain upacara Harkitnas, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Kick Off Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 serta launching program “ASN Nyaah Ka Warga”, sebuah gerakan sosial yang mendorong aparatur sipil negara ikut melindungi pekerja informal dan pekerja rentan di lingkungan sekitarnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan, program tersebut bukan kebijakan yang bersifat memaksa, melainkan gerakan kesadaran sosial yang tumbuh dari kepedulian ASN terhadap masyarakat sekitar.

“Ini bukan program yang dipaksakan pemerintah, tetapi gerakan kesadaran dari ASN sendiri untuk melindungi pekerja rentan di sekitarnya. Bisa asisten rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, kurir langganan, atau pekerja informal lainnya,” ujar Om Zein.

Menurutnya, perlindungan sosial bagi pekerja rentan sangat penting karena mereka merupakan kelompok yang paling rawan terdampak ketika mengalami kecelakaan kerja atau musibah. Padahal, kata dia, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan relatif ringan dibanding manfaat yang diperoleh.

“Kadang kita tidak sadar, pekerja di sekitar kita itu bekerja tanpa perlindungan apa pun. Ketika sakit atau mengalami kecelakaan kerja, mereka harus menanggung sendiri risikonya. Padahal iurannya sangat kecil, hanya sekitar Rp8.500 per bulan,” katanya.

Om Zein berharap gerakan tersebut mampu membangun budaya kepedulian sosial di tengah masyarakat Purwakarta, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Wira Junjunan Sirait mengaku bangga dengan lahirnya gerakan sosial tersebut. Ia bahkan menyebut Purwakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang menginisiasi perlindungan pekerja rentan berbasis kesadaran ASN.

“Seingat saya, ini yang pertama di Indonesia. ASN dengan sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk melindungi pekerja rumah tangga dan pekerja rentan lainnya. Ini luar biasa,” ujarnya.

Menurut Wira, sebelum program diluncurkan secara resmi, sejumlah ASN di Purwakarta sebenarnya sudah lebih dulu mendaftarkan pekerja di sekitar rumah mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Peluncuran program ini, lanjut dia, menjadi penguatan terhadap gerakan sosial yang telah tumbuh secara alami di masyarakat.

“Hari Kebangkitan Nasional kali ini benar-benar menjadi momentum kebangkitan bagi pekerja rentan di Purwakarta. Ini bukan hanya simbolik, tetapi gerakan nyata,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Kunto Wibowo menilai program “ASN Nyaah Ka Warga” merupakan bentuk kepedulian sosial yang sangat positif dan layak menjadi contoh bagi daerah lain.

Ia menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan program BPJS Ketenagakerjaan bertajuk “SERTAKAN” atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda, yang selama ini mendorong perusahaan maupun individu mampu untuk membantu melindungi pekerja informal.

“Ini bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan kemanusiaan yang lahir dari hati. Kesadaran seperti ini sangat penting karena jumlah pekerja rentan sangat besar, sementara kemampuan APBD tentu terbatas,” kata Kunto.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk RS Siloam Purwakarta yang telah membantu melindungi ratusan pekerja rentan, mulai dari pengemudi ojek online hingga pekerja informal lainnya.

Menurut Kunto, gerakan yang lahir di Purwakarta menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

“Kami akan menyosialisasikan gerakan ini ke daerah lain di Jawa Barat. Purwakarta telah menunjukkan bahwa membangun kepedulian sosial bisa dimulai dari lingkungan terdekat,” ujarnya.

Melalui momentum Harkitnas ke-118, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap semangat kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para pekerja rentan yang selama ini kerap luput dari perlindungan sosial.***