Bupati Hendy Apresiasi Kepedulian Korps PMII Putri Jember atas Penerapan Perda Layak Anak

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas

Kabar Baru, Jember – Seusainya audiensi dengan DPRD dan OPD terkait, PC Kopri Jember kembali melangsungkan audiensi bersama Bupati Jember, Hendy Siswanto, di pendopo Wahyawibawagraha Jember, Sabtu, (21/9/24).

Audiensi tersebut ditujukan untuk kembali mempertegas komitmen PC Korps PMII Putri Jember, menyoal kawalannya tentang Kabupaten Layak Anak alias KLA.

Ketum Kopri Jember Isna Asaroh menegaskan, bahwasanya terkait Kabupaten Layak Anak, ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang perlu di perhatikan atau bahkan di perbaiki.

Mahasiswa lulusan Universitas Islam Jember itu juga mengklaim, bahwa ia banyak membahas tentang penerapan Perda KLA yang kurang lebih sudah satu tahun berjalan.

Pada kesempatan itu Isna menyoroti beberapa masalah yang menurutnya kurang begitu sesuai, seperti angka putus sekolah, dan pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Jember.

Selain itu, ia juga memberi atensi pada angka stunting di Kabupaten Jember, yang menurut data mereka masih tertinggi di Jawa Timur.

“Angka stunting masih tinggi di Jember, dan bahkan menjadi nomor satu di Jawa Timur, dan itu jadi salah satu aspirasi kami,” ujar Isna.

Menanggapi hal tersebut, Hendy Siswanto, menyampaikan trimakasih dan apresiasi atas kepedulian aktivis PMII Putri ini terhadap penerapan Perda KLA.

Ia menekankan pentingnya partisipasi generasi muda dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

“Dengan pertemuan hari ini, saya berterimakasih kepada adik-adik dari PMII, khususnya Kopri, dan ini suatu kebanggaan buat kami karena mereka semua adalah penerus-penerus bangsa,” kata Hendy.

Hendy juga menyebutkan bahwa capaian terkait penerapan Perda Kabupaten Layak Anak, menunjukkan hasil positif dan cukup signifikan.

“Kalau buat kami capaian itu adalah sekedar capaian saja. Tapi esensinya adalah praktik lapangannya, harus betul-betul konkret,” imbuh Hendy.

Menurutnya Pemkab Jember sudah mengerjakan seluruh indikator yang menjadi dasar penilaian sebagai Kabupaten Layak Anak, meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal.

“Yang penting dalam hal ini, capaian positifnya sudah ada. Karena untuk mencapai Kabupaten yang Layak Anak, termasuk akses yang tidak sekolah, termasuk akte kelahiran, semua ini adalah bagian dari kerja kita bersama-sama, bukan hanya Pemkab,” tutup Hendy.