KPK Harus Segera Periksa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jakarta – Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak lembaga antirasuah tersebut segera melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap Agus Andrianto terkait dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Koordinator Daerah KAMI, Ahmad Sopian, menegaskan bahwa KPK harus bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam mengusut setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut tanpa pandang bulu.

“Kami datang ke KPK untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi negara, maka KPK harus segera melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang dimiliki,” tegas Ahmad Sopian dalam keterangannya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang tersangka saja. Seluruh pihak yang diduga mengetahui, membantu, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KAMI juga meminta KPK untuk membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan berharap KPK tidak ragu memeriksa siapa pun yang diduga terlibat. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” lanjutnya.

Melalui aksi tersebut, KAMI menyampaikan tiga tuntutan:

1. Mendesak KPK mengusut tuntas perkara korupsi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan periksa Agus Andrianto dan kalapas Cibinong

2. Mendesak KPK memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

3. Mendesak penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik.

KAMI menegaskan akan terus mengawal proses penanganan perkara ini hingga tuntas sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.