Pemerintah Harus Turunkan Harga Solar Nelayan Demi Selamatkan Pasokan Ikan Nasional

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti keluhan serius para nelayan pemilik kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) di wilayah Juwana, Kabupaten Pati.

Saat ini, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non-subsidi mencapai Rp30.000 per liter, yang membuat biaya operasional melaut membengkak drastis.

Kondisi ini mengancam aktivitas penangkapan ikan dan stabilitas pasokan ikan nasional.

Firman mengaku terkejut atas laporan tersebut dan segera berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.

Ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan rasionalisasi dan penyesuaian harga BBM bagi nelayan kapal besar.

Saat ini, pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas masih mendiskusikan skema terbaik yang rencananya akan berlanjut pada pekan depan.

Operasional Ancam Ketahanan Pangan

Pernyataan Firman ini merespons laporan perwakilan nelayan, Purnomo, yang menyebutkan bahwa satu kapal berukuran di atas 30 GT membutuhkan 5.000 hingga 10.000 liter solar untuk sekali melaut.

Dengan harga Rp30.000 per liter, nelayan setidaknya harus merogoh kocek antara Rp150 juta hingga Rp300 juta hanya untuk urusan bahan bakar.

Biaya fantastis tersebut belum mencakup kebutuhan perbekalan, gaji ABK, serta perawatan kapal, sehingga banyak nelayan terpaksa berhenti melaut.

Legislator asal Dapil Jateng III ini memperingatkan bahwa ketahanan pangan sektor perikanan akan terganggu jika nelayan kapal besar berhenti beroperasi.

Pasalnya, kapal-kapal tersebut memiliki peran krusial dalam menyuplai kebutuhan ikan nasional.

Firman meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar nelayan tetap mampu melaut di tengah tekanan biaya yang tinggi.

Pengawasan Distribusi Cegah Penyelewengan

Selain mendesak penyesuaian harga, Firman menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas agar kebijakan baru tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM guna mencegah praktik penyalahgunaan.

Besarnya disparitas antara harga solar subsidi dan non-subsidi dinilai sangat rawan menjadi celah penyelewengan.

Firman dengan tegas meminta aparat untuk menindak pelaku yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM.

Dengan pengawasan yang ketat dan harga yang rasional, ia berharap sektor perikanan tangkap dapat kembali stabil dan produktif.