Bikin Pernyataan Gaduh di Tengah Tragedi KAI, Aktivis Madura Desak Menteri PPPA Mundur

Jurnalis: Aldy Maulana

Kabar Baru, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi didesak untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan menyusul polemik usulan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL Commuter Line.

Ketua Pemuda Progresif Madura Sufyan mendesak menteri PPPA mundur karena tidak memberikan kompeten dalam memberikan solusi.

“Pernyataan seperti itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap persoalan transportasi publik. Menteri PPPA sebaiknya mundur karena tidak kompeten dalam melihat substansi masalah usulannya ngaco hanya akan memperkeruh keadaan,” ujar Sufyan.

Ia juga menilai, penempatan gerbong perempuan baik di depan, tengah, maupun belakang tidak memiliki kaitan langsung dengan aspek keselamatan penumpang. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada kualitas layanan perkeretaapian yang belum optimal.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu jaminan keselamatan, bukan sekadar memindahkan posisi gerbong. Pemerintah harus fokus pada evaluasi sistem, bukan membuat wacana yang tidak solutif,” tambahnya.

Sufyan menegaskan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ia menilai, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mengacu pada prinsip tersebut.

“Pemerintah harus tanggung jawab atas kejadian ini. Apa tanggung jawabnya? Lakukan audit, ya ganti manajemen PT Kereta Api Indonesia oleh figur-figur yang profesional dan berintegritas,” tegasnya.

Terbaru, Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta maaf kepada masyarakat akan usulannya yang dinilai tidak solutif tapi sufyan menilai bahwa meminta maaf tidak merubah keadaanya kalau menteri PPPA tidak Kompeten.

“Barusan sudah minta maaf ke publik, tapi tindakan itu tidak merubah fakta bahwa ibu menteri tidak kompeten” Tegasnya.

Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian tengah rangkaian KRL. Usulan tersebut disampaikan menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang disebut didominasi korban perempuan, dengan pertimbangan untuk menekan risiko bagi kelompok rentan.