DPR Sorong Dorong Kemandirian Fiskal di Momentum 30 Tahun Otda

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Sorong untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal di tingkat lokal.

Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert Malaseme, menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

Ia menyebut, penguatan otonomi daerah harus sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden, termasuk mendorong daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

“Kita berharap kemandirian fiskal benar-benar terjadi di Kota Sorong, sehingga tidak terus bergantung pada dana dari pusat. Potensi-potensi daerah harus digenjot menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya kepada TribunSorong.com, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, DPR Kota Sorong bersama pemerintah daerah saat ini terus bergerak untuk mendukung peningkatan sektor-sektor PAD yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

“Dewan juga bergerak untuk menunjang eksekutif dalam menggenjot sektor-sektor PAD agar kemandirian fiskal ini bisa terwujud di Kota Sorong,” jelasnya.

Selain itu, Robert yang merupakan anggota DPR jalur Otonomi Khusus (Otsus) juga menekankan pentingnya menggali potensi lain di daerah, tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia serta kreativitas generasi muda.

“Kita berharap lebih banyak potensi yang bisa digarap, termasuk karya-karya anak daerah yang bisa dikenal luas dan mengharumkan nama Kota Sorong,” tambahnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.

Selain mendorong kemandirian fiskal, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan ketimpangan, khususnya di wilayah tertinggal.