Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo– Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA), khususnya mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada pihak kampus.

Langkah ini dilakukan menyusul kedatangan mahasiswa asing yang akan menjalani pendidikan di Gorontalo. Selain memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan pihak penjamin dalam melaporkan keberadaan orang asing sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), petugas Imigrasi Gorontalo berkoordinasi dengan UNG untuk memperoleh informasi terkait jumlah mahasiswa asing, kewarganegaraan, dokumen keimigrasian, serta alamat tempat tinggal mereka selama berada di Gorontalo.

Sebagai tindak lanjut koordinasi tersebut, pihak UNG membawa 10 mahasiswa asing beserta dokumen keimigrasian mereka untuk melapor langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dari jumlah tersebut, sembilan mahasiswa merupakan warga negara Timor-Leste dan satu mahasiswa lainnya berasal dari Aljazair.

Petugas Inteldakim kemudian memeriksa dokumen keimigrasian para mahasiswa, meliputi paspor, visa, dan izin tinggal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Imigrasi Sosialisasikan Penggunaan APOA

Selain pemeriksaan dokumen, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan pentingnya penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada pihak UNG.

Sosialisasi ini menjadi perhatian karena para mahasiswa asing diketahui menempati mess atau asrama mahasiswa milik UNG. Dengan demikian, pihak kampus perlu memahami mekanisme pelaporan keberadaan WNA yang menjadi tanggung jawabnya sebagai penjamin sekaligus penyedia tempat tinggal.

Optimalisasi APOA diharapkan dapat membantu proses pelaporan dan pendataan keberadaan orang asing sehingga pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan terkoordinasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menekankan bahwa peran Imigrasi tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan.

Dalam konteks tersebut, pemanfaatan APOA menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pelaporan keberadaan orang asing sekaligus membangun sinergi antara Imigrasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan.

Dorong Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo mengapresiasi langkah Universitas Negeri Gorontalo yang secara proaktif berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan membawa mahasiswa asing beserta dokumen keimigrasiannya untuk dilaporkan.

“Kami mengapresiasi Universitas Negeri Gorontalo atas upaya kolaboratif yang menunjukkan pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai penjamin warga negara asing,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Ia juga mengajak seluruh lembaga, instansi pemerintahan, serta kalangan masyarakat, baik dari sektor swasta maupun negeri, untuk terus menjalin kolaborasi dengan Imigrasi melalui pemanfaatan APOA.

“Dengan demikian, pengawasan orang asing dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung peran Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan, baik di bidang pendidikan maupun sektor lainnya,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Gorontalo berharap pemahaman mengenai kewajiban pelaporan orang asing semakin meningkat, khususnya di kalangan lembaga pendidikan dan instansi yang bertindak sebagai penjamin atau menyediakan tempat tinggal bagi WNA.

Sinergi antara Imigrasi dan pihak kampus diharapkan mampu mewujudkan pengawasan keimigrasian yang efektif, tertib, dan kolaboratif, tanpa menghambat aktivitas pendidikan maupun kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo untuk memperkuat kepatuhan administrasi keimigrasian sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung mobilitas mahasiswa asing secara tertib sesuai peraturan yang berlaku.