Dugaan Peluru Nyasar di Gresik, LBH PB PMII Desak Negara Bertanggung Jawab

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Gresik — Peristiwa dugaan peluru nyasar yang menimpa seorang siswa SMP di Gresik, Jawa Timur, memicu kecaman keras dari LBH PB PMII. Insiden ini dinilai mencederai rasa keadilan publik sekaligus menyoroti lemahnya standar keamanan dalam kegiatan latihan bersenjata oleh aparat negara.

Korban berinisial DFH (14), pelajar SMPN 33 Gresik, mengalami luka berat di bagian punggung tangan kiri. Kejadian itu berlangsung pada 17 Desember 2025, saat korban tengah mengikuti kegiatan sosialisasi di musholla sekolahnya. Luka yang dialami diduga kuat akibat proyektil peluru.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

DFH diketahui merupakan anak dari Dewi Murniati, yang juga Mabinkop PMII Surabaya. Informasi yang beredar di ruang publik menyebutkan bahwa insiden ini berkaitan dengan aktivitas latihan militer di sekitar lokasi.

Direktur LBH PB PMII, Ilham Fariduz Zaman, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa.
“Keselamatan warga sipil adalah prioritas utama yang wajib dijamin oleh negara. Jika benar ada peluru nyasar dari aktivitas latihan militer, maka ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi bentuk kelalaian serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Ilham.

LBH PB PMII menilai negara, melalui institusi yang diduga terlibat, tidak boleh lepas tangan. Setiap kegiatan latihan militer harus menjamin keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama. Kelalaian yang menyebabkan korban sipil, menurut mereka, wajib diproses secara hukum secara terbuka dan akuntabel.

Sejumlah tuntutan pun disampaikan. LBH PB PMII mendesak investigasi menyeluruh, independen, dan transparan untuk mengungkap sumber peluru. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti lalai, serta meminta negara memberikan pemulihan yang layak, baik secara medis maupun psikologis, kepada korban.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong evaluasi total terhadap prosedur latihan militer agar kejadian serupa tidak terulang. LBH PB PMII menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga terdapat kejelasan hukum dan keadilan bagi korban.