Mahasiswa Muhammadiyah Gresik Gelar Aksi Tolak Revisi UU Pilkada 2024

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Gresik – Di bawah terik matahari yang menyengat, Jumat (23/8), puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Gresik menggelar aksi protes di alun-alun kota, tepat di depan Islamic Center. Aksi tersebut dipimpin oleh Azhar Romadlon selaku Ketua Umum IMM Gresik, dengan tujuan menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 dan menuntut penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka anggap terancam.

Dengan membawa spanduk dan penuh semangat, para mahasiswa berorasi, menyuarakan aspirasi mereka yang mendesak konstitusi harus ditegakkan. “DPR telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi melalui RUU Pilkada yang diusulkan. Jika kita, mahasiswa Muhammadiyah, tidak ikut serta dalam pengawalan konstitusi, maka DPR akan terus melakukan tindakan ini. Sudah seharusnya IMM dan rakyat melakukan pembangkangan sipil,” tegas Azhar dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Gresik Sementara, Abdullah Hamdi, meminta agar para aktivis IMM menyampaikan aspirasi dengan tertib. “Sampaikan apa yang ingin kalian utarakan dengan baik dan tertib. Kami, perwakilan DPRD Gresik, selalu siap menerima aspirasi. Setelah ini, silakan kembali dengan tertib tanpa membuat gangguan di jalan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Niva Ilmi Ernanda, kader IMM Komisariat Kesehatan, menyampaikan pentingnya demokrasi yang mendengar suara rakyat. “Demokrasi ini ada agar aspirasi rakyat dapat didengar oleh wakilnya,” katanya.

Sementara itu, Gilang Syaputra, kader IMM Gresik lainnya, menegaskan bahwa IMM akan terus mengawal isu-isu ketidakadilan di Indonesia. “Kami ingin mengingatkan DPRD Kabupaten Gresik bahwa IMM selalu aktif mengawal isu ketidakadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada DPRD,” ucapnya.

Muhammad Fajar Rizqi Aditiyah, kader IMM lainnya, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini murni demi kepentingan rakyat, bukan politik praktis. “Kami turun ke jalan bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi sebagai rakyat yang merasa tertindas dan cemas dengan kondisi negara saat ini. Indonesia disebut sebagai negara demokrasi, tapi faktanya lebih mirip oligarki. Kami turun untuk mengawal putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dan kami mendesak agar aspirasi kami diteruskan ke DPR RI,” tegas Fajar.

Aksi ini menunjukkan bahwa semangat mahasiswa untuk menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia tetap membara, meski di tengah panasnya cuaca dan tantangan lainnya.