MAKI Sebut Vendor A Diduga Jadi Aktor Kunci Penentuan Pengadaan Seragam SMA/SMK Jatim

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Surabaya – Sorotan terhadap tata kelola pengadaan di sektor pendidikan Jawa Timur kembali mencuat. Bidang pendidikan yang berada di bawah kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai masih menjadi ladang strategis bagi sejumlah vendor, khususnya dalam proses pengadaan kebutuhan sekolah tingkat SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.

Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim mengaku memperoleh informasi awal mengenai adanya dugaan keterlibatan vendor seragam berinisial “A” dalam mempengaruhi arah kebijakan tertentu. Dugaan tersebut berkaitan dengan proses rotasi maupun penempatan pejabat setingkat eselon III, khususnya pada posisi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Informasi yang dihimpun dari narasumber yang dinilai kredibel menyebutkan bahwa vendor tersebut disebut-sebut berani mengeluarkan dana dalam jumlah besar di awal, yang diduga bertujuan untuk memuluskan kepentingan bisnisnya di sektor pengadaan seragam sekolah.

“Mengumpulkan alat bukti tentu tidak sederhana. Namun ketika kebijakan pengadaan seragam di lingkungan cabang dinas terindikasi mengarah pada satu vendor tertentu, maka hal tersebut bisa menjadi rangkaian petunjuk yang layak didalami lebih lanjut,” ujar Heru dari MAKI Jatim.

Menurut Heru, indikasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persaingan usaha, tetapi juga potensi praktik monopoli yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk ikut berpartisipasi secara adil dalam proses pengadaan barang di lingkungan sekolah.

Nilai dana yang diduga digelontorkan vendor tersebut bahkan disebut mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap kebijakan strategis di tingkat cabang dinas, terutama dalam menentukan pihak penyedia seragam bagi siswa baru.

Saat ini, tim Litbang MAKI Jatim tengah memetakan wilayah-wilayah yang menjadi lingkup kewenangan masing-masing kepala cabang dinas. Pemetaan tersebut bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya keterkaitan antara promosi jabatan, mutasi wilayah, serta kepentingan bisnis pengadaan seragam sekolah.

“Menjelang momentum penerimaan peserta didik baru tahun 2026, kami akan menguji konsistensi data awal yang telah diperoleh, terutama terkait kebijakan kepala cabang dinas dalam menentukan vendor seragam yang akan digunakan sekolah,” jelas Heru.

Lebih lanjut, vendor berinisial “A” disebut bukan pemain baru dalam dunia pengadaan seragam di Jawa Timur. Rekam jejaknya dinilai cukup panjang dan dikenal luas oleh banyak sekolah, baik negeri maupun swasta. Bahkan, muncul dugaan bahwa perusahaan yang digunakan vendor tersebut akan berganti entitas pada tahun ini, meski masih berkaitan dengan jaringan bisnis yang sama.

MAKI Jatim menegaskan bahwa proses pendalaman akan dilakukan secara hati-hati mengingat vendor yang dimaksud termasuk kategori pemain besar. Tim investigasi diharapkan dapat mengumpulkan data yang kuat dan terukur, sehingga dapat menjadi dasar apabila nantinya diperlukan langkah hukum lebih lanjut.

Heru menambahkan bahwa pihaknya terus mengingatkan tim investigasi agar bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengingat besarnya kepentingan yang terlibat dalam sektor pengadaan pendidikan di Jawa Timur.