Ratusan Kades di Sampang Terjerat Kasus DD, BPK RI Beri Peringatan Keras

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sampang — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Sampang lebih berhati-hati dalam mengelola Dana Desa (DD).

Peringatan itu disampaikan dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Pendapa Trunojoyo Sampang, Jumat (28/11) lalu.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin memaparkan evaluasi pengelolaan DD periode 2018–2024 sekaligus mengungkap lonjakan kasus penyelewengan yang melibatkan aparat desa.

Pada semester pertama 2025, tercatat 489 kepala desa berhadapan dengan proses hukum karena dugaan penyimpangan DD. Jumlah itu meningkat tajam dari 184 kasus pada 2023 dan 275 kasus pada 2024.

“Kami ingin para kepala desa memahami risiko dan potensi penyelewengan agar pengelolaan Dana Desa berjalan tanpa celah,” tegas Yuan, dikutip Selasa (02/12).

Ia merinci, dalam lima tahun terakhir setidaknya terdapat 21 kasus penyelewengan DD di Kabupaten Sampang: tujuh ditangani Kejari Sampang, sembilan oleh Polres Sampang, dan lima kasus oleh BPK Jatim.

Selain itu, BPK juga menerima lima pengaduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti bersama Inspektorat.

Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan yang hadir dalam kegiatan itu menegaskan bahwa permasalahan DD bukan hanya soal anggaran, tetapi soal kemampuan desa dalam menjalankan sistem tata kelola yang benar.

“Jika sistem tidak diperbaiki, celah penyimpangan akan selalu terbuka. Padahal masyarakat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Ia menyebut kenaikan alokasi dana desa nasional yang mencapai Rp70 triliun pada 2023 dan Rp71 triliun pada 2024 harus diimbangi dengan akuntabilitas di lapangan.

Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah dana desa bermanfaat bagi masyarakat.

“Semua pengelolaan DD harus transparan dan tepat sasaran. Amanah jabatan harus dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.