DPRD Purwakarta Tolak BSU, BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Sikap Tegas

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Namun, seluruh anggota dewan tersebut memilih menolak dan tidak mencairkan dana bantuan, yang diperuntukkan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, mengaku terkejut mengetahui nama-nama anggota dewan masuk dalam daftar penerima. Ia pun langsung berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta klarifikasi.

“Secara sistem tidak ada pelanggaran, karena data diambil dari keanggotaan aktif per April 2025. Tapi demi menjaga integritas lembaga, kami sepakat menolak pencairan BSU,” ujar Sri Puji, Selasa (5/8/2025).

BSU 2025 disalurkan mulai 1 Juli hingga 3 Agustus 2025, dengan nilai bantuan Rp600.000 untuk dua bulan (Juni–Juli). Dari total 16.951 penerima di Kabupaten Purwakarta, sebanyak 15.677 sudah mencairkan, sementara 1.239 belum, termasuk 35 anggota DPRD.

Seluruh anggota dewan yang terdata telah menandatangani surat pernyataan resmi untuk tidak mencairkan dana dan memilih agar bantuan dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme gagal bayar.

“Sejak awal mereka menyatakan menolak. Bila hingga 6 Agustus dana tidak diambil, otomatis dinyatakan gagal bayar,” kata Sri Handayani, Executive Manager PT Pos Indonesia Cabang Purwakarta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira Junjungan Sirait, menyebut nama-nama tersebut kemungkinan masih tercatat aktif karena sebelumnya bekerja di sektor swasta.

Ia menegaskan, pembaruan data sudah dilakukan dan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terus dilakukan agar kasus serupa tak terulang.

“Kami mengapresiasi langkah DPRD Purwakarta. Ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bansos yang akuntabel dan tepat sasaran,” pungkas Wira. (**)