BPK Temukan Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif dan Markup Hotel DPRD Lebak Rp997 Juta

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Lebak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar indikasi penyelewengan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Lebak untuk Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK menemukan dugaan markup tarif hotel hingga tagihan penginapan fiktif yang memicu potensi kelebihan bayar mendekati angka Rp1 miliar.

​Modus ini terungkap setelah BPK membandingkan dokumen pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Lebak dengan verifikasi langsung ke pihak hotel.

Hasilnya, BPK menemukan selisih harga kamar yang dilaporkan jauh lebih tinggi dibanding biaya riil.

Selain itu, beberapa oknum pelaksana dinas tercatat tetap mengklaim biaya penginapan meski kenyataannya mereka tidak menginap di hotel tersebut.
​

“Harga kamar hotel yang sebenarnya dibayarkan ke pihak hotel lebih rendah dari harga kamar hotel yang dipertanggungjawabkan, dan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel yang ditagihkan dalam laporan pertanggungjawaban minimal senilai Rp997.339.000,” tulis BPK dalam laporan resminya, Selasa (21/7/2026).

​BPK menilai praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal dalam penggunaan uang negara.

Ketiadaan efektivitas kontrol dari pejabat berwenang membuat pelaksana perjalanan dinas leluasa melanggar aturan pertanggungjawaban keuangan.

​“Kurang optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas, dan pelaksana perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas,” tegas BPK dalam rilis LHP tersebut.

​Sorotan tajam turut datang dari kalangan akademisi. Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA), Eko Supriatno, menilai temuan BPK ini menjadi cerminan buruknya tata kelola dan akuntabilitas publik para pemangku kebijakan di Kabupaten Lebak.

Menurutnya, skandal ini menunjukkan rapuhnya komitmen integritas para wakil rakyat dalam mengelola dana publik.