Pernah Terseret Isu Massa Bayaran, Ginka Eks Relawan Prabowo-Gibran Kini Jadi Komisaris PT Pertamina Retail

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Penunjukan Ginka Febriyanti Br Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail memicu perbincangan hangat di ruang publik. Perempuan yang baru berusia 27 tahun tersebut diketahui memiliki rekam jejak sebagai Koordinator Nasional BISON, sebuah organisasi relawan yang aktif mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Kepastian pengangkatan Ginka terkonfirmasi setelah profil resminya terbit di laman digital Pertamina Retail, anak perusahaan BUMN yang bertanggung jawab mengelola jaringan ribuan SPBU di seluruh Indonesia.

Sorotan terhadap pengangkatan ini kian tajam lantaran nama Ginka Febriyanti sebelumnya sempat mencuat dalam laporan pemeriksaan yang dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Laporan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan penggalangan massa berbayar pada aksi demonstrasi yang berlangsung 28 Agustus 2025. Dalam dokumen investigasi tersebut, Ginka disebut-sebut mengakui telah memberikan instruksi untuk memobilisasi sekitar 70 peserta aksi. Langkah itu didukung pengondisian dana operasional sebesar Rp9,3 juta yang dialokasikan untuk imbalan massa serta pemenuhan kebutuhan logistik di lapangan.

Hingga saat ini, proses penunjukan posisi strategis tersebut dinilai minim keterbukaan karena belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian BUMN maupun Pertamina terkait kriteria khusus serta pertimbangan kompetensi yang mendasari keputusan tersebut.

“Transparansi pengisian jabatan di anak perusahaan plat merah harus diuji secara objektif agar tidak terkesan sekadar bagi-bagi jatah politik pasca pemilu,” tulis salah satu netizen di kolom komentar platform X.

Warganet di berbagai platform digital turut mempersoalkan latar belakang Ginka yang dinilai belum memiliki rekam jejak linier di sektor industri energi maupun pengalaman manajerial korporasi skala besar. Dinamika ini memicu perdebatan serius mengenai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta profesionalisme dalam jajaran direksi dan komisaris badan usaha milik negara.