Pemda Bone Bolango Bantah Kaitan Unggahan Yayu Avia dengan Honor Nakes

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo– Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menanggapi unggahan akun Buheli Gorontalo yang menghubungkan dugaan aktivitas Yayu Avia di media sosial dengan keterlambatan pembayaran honor tenaga kesehatan (nakes) dan sopir ambulans. Pemda menilai pengaitan kedua persoalan tersebut tidak relevan apabila tidak disertai bukti yang menunjukkan hubungan langsung.

Penjelasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Bone Bolango.

Menurut Ichsan, persoalan honor pegawai perlu ditelaah berdasarkan fakta, mekanisme penganggaran, administrasi, serta tanggung jawab instansi yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Ia menilai, menghubungkan keterlambatan pembayaran honor dengan dugaan unggahan Instagram Story Yayu Avia di Jakarta tanpa bukti yang jelas berpotensi mengaburkan persoalan utama.

“Apa relevansi unggahan Insta story akun Yayu Avia dengan keterlambatan pembayaran honor nakes dan sopir ambulans? Apakah terdapat bukti bahwa aktivitas pribadi yang dipersoalkan tersebut menjadi penyebab tertundanya pembayaran hak para pekerja?” ujar Ichsan.

Ia menambahkan, narasi yang mengaitkan aktivitas pribadi keluarga kepala daerah dengan persoalan hak pegawai perlu didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ichsan menegaskan, pemerintah daerah tetap terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk mengenai keterlambatan pembayaran honor maupun pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Namun, kritik tersebut diharapkan berangkat dari informasi yang jelas dan membahas persoalan secara tepat.

“Jangan sampai persoalan administratif dijadikan pintu masuk untuk menyerang kehidupan pribadi bupati dan keluarganya,” tegasnya.

Pemda Arahkan Perhatian pada Penjelasan Dinas Kesehatan

Ichsan menjelaskan, persoalan keterlambatan pembayaran honor tenaga kesehatan dan sopir ambulans sebelumnya telah mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan melalui pemberitaan di sejumlah media.

Menurutnya, penjelasan tersebut perlu menjadi bahan untuk menelusuri penyebab keterlambatan, memeriksa fakta, serta mendorong penyelesaian pembayaran hak para pekerja.

Ia menilai, pembahasan seharusnya difokuskan pada mekanisme pembayaran dan penjelasan instansi yang bertanggung jawab, bukan pada dugaan aktivitas pribadi yang belum terbukti memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

“Substansi penjelasan tersebut semestinya dibaca oleh admin akun Buheli Gorontalo,” pungkasnya.

Pemda Bone Bolango berharap pembahasan mengenai keterlambatan honor pegawai dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan fakta dan informasi yang dapat diverifikasi.***