PB HMI Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Greenpeace Indonesia

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritisi kampanye-kampanye negatif yang dilancarkan Greenpeace Indonesia (GPI) selama beberapa tahun belakangan ini.

“Jika dicermati lebih dalam aktivitas GPI selama ini lebih banyak merugikan kepentingan ekonomi negara,” kata Ketua Bidang Energi, Migas dan Minerba PB HMI Muhammad Ikram Palesa dalam Diskusi Publik bertema ‘Membedah LSM Asing di Indonesia’ di Sekretariat PB HMI, Jakarta.

Ikram mencurigai pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju.

“Untuk itu, negara maju menggunakan Greenpeace melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar Sawit Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat pasar global,” ungkapnya.

Pihaknya sekaligus mempertanyakan mengapa hanya sawit Indonesia yang diserang Greenpeace. Padahal, negara produsen kelapa sawit tidak hanya Indonesia saja.

“Mengapa tindakan serupa juga tidak dilakukan pada produsen minyak sawit asal Malaysia dan Thailand? Kecurigaan sejumlah pihak juga terjadi ketika Greenpeace tidak beraksi pada negara penghasil minyak kedelai seperti China dan Amerika yang notabene menggunakan benih kedelai GMO?” tukas Ikram.

Menurut Ikram, kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidak keberpihakan GPI dan Greenpeace pada petani Indonesia yang berjuang keras melawan perubahan iklim, hama dan penyakit tanaman demi meningkatkan hasil panen mereka yang masih rendah.

Karenanya, ia setuju jika pemerintah Indonesia perlu meniru beberapa negara yang mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan GPI yang dinilai mencurigakan.

“Perdana Menteri India Narendra Modi memblokir rekening bank milik Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran rekening, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memberhentikan 40 karyawannya,” ungkapnya.

“Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan Pemerintah Brazil. Hingga kini, Pemerintah Brazil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. Kecaman terhadap Greenpeace juga terjadi di negara lain, seperti di Kanada,” tandasnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Merah Putih Institue (MPI) M Jusrianto menyebut keberadaan GPI sejauh ini tidak banyak memberikan dampak positif bagi ketahanan nasional.

Ia juga mempertanyakan dari mana sumber pendanaan (fund rising) yang membiayai seluruh kegiatan kampanye GPI.

Jusrianto mengatakan semenjak delapan tahun terakhir, dana milyaran rupiah yang didapatkan GPI tidak pernah dilaporkan dari mana sumbernya.

“Laporan keuangan GPI sejak tahun 2014-2022 tidak melampirkan sumber penerimaan penggalangan. Ini tentu sangat mencurigakan,” ungkapnya.

Pria yang karib disapa Jus itu lebih lanjut mengatakan, sejak tahun 2014, 2015 dan 2017-2019, terdapat aliran dana dalam bentuk hibah dari Greenpeace Internasional kepada GPI yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah.

“Hal ini secara tidak langsung menunjukan adanya keterkaitan baik langsung ataupun tidak langsung antara GPI dengan Greenpeace Internasional,” terangnya.

Di tengah ketidakterbukaan masalah dana, menurut Jus GPI justru terus melakukan aktivitas-aktivitas yang nyata-nyata mengancam ketahanan nasional.

“LSM asing seperti GPI berpotensi membahayakan ketahanan nasional Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar perlu mengambil sikap tegas seperti memblokir dana dan mengevaluasi keberadaannya.

Sebelumnya, Merah Putih Institute selaku organisasi pemuda Indonesia yang memiliki visi untuk membantu pemerintah dalam mengawasi keberadaan NGO/LSM asing di Indonesia telah gencar mengkritisi sumber pendanaan dan berbagai kegiatan yang merugikan Indonesia.