Mengulas Kabinet Merah Putih dalam Sudut Pandang Biologi Pasca Gejolak Indonesia Gelap

Editor: Ahmad Arsyad

Kabarbaru, Opini – Pemerintahan yang merupakan sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat dapat dilirik melalui kacamata biologi. Misalkan jika sel adalah setiap individu di tubuh, pemerintahan adalah otak yang mengatur sel itu, sementara masyarakat adalah jaringan sel yang hidup dan berkerja.

Dapat kontraskan pada ekosistem dimana setiap organisme memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga kestabilan. Dalam sistem pemerintah pun, ada pemimpin, aparatur sipil negara, dan rakyatnya.

Sistem tersebut dapat dibandingkan seperti mahluk hidup yang memiliki bagian tubuh yang bekerja sama agar kehidupan itu tetap terjaga.

Keanekaragaman dalam suatu ekosistem pemerintahan adalah suatu manfaat yang penting untuk menjaga homeostatis dalam kemajuan suatu negara, dengan kompleksnya homo sapiens yang berada disuatu kabinet merah putih ini, akan banyak menumbuhkan dan memunculkan inovasi serta kebijakan yang beragam, menjaga keseimbangan dan keadilan, stabilitas politik, problem solving yang lebih efektif, fleksabilitas dalam menghadapi krisis, peningkatan kepercayaan publik.

Beberapa pekan lalu kabinet merah putih di bawah naungan Prabowo Subianto mencapai 100 hari kerja yang dimana tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen. Tetapi tidak bisa di pungkiri dengan banyaknya homo sapiens yang berada di kabinet merah putih juga bisa membawa bencana buat ekosistem yang sudah dinilai bagus.

Banyak angin badai juga ketika suatu ekosistem itu beraneka ragam, antara lain banyaknya karupsi, ketidak stabilan politik, kebijakan yang tidak tepat, birokrasi yang rumit, ketimpangan sosial, kemunduran hukum, resiko-resiko ini perlu dikelola dengan baik agar ekosistem pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Inpres no.1 ini yang di keluar oleh Presiden prabowo menimbulkan banyak polemik Terkhusus pada efisiensi anggaran. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari efisiensi anggaran.

KIP kuliah dihapus kan menjadikan banyak anak anak muda yang terancam tak bisa melanjutkant kuliah karena keterbatasan ekonomi.

Sebenarnya inilah yang menjadi titik berat kami mengapa kami menolak inpres no. 1 karena negara tidak bisa hadir di tengah masyarakat yang masih kesulitan dalam ekonomi nya tapi tak bisa untuk memfasilitasi rakyat nya yang kesusahan. Ungkapnya Abdu Kavin Fatkun Nada Mantan Presiden Mahasiswa.

Beberapa hari lalu terjadi demonstrasi serentak  yang digaungkan oleh mahasiswa dan aparat sipil dengan masa sampai puluhan ribu yang terjadi baik di tingkat nasional hingga daerah, bertajuk tema Indonesia gelap hingga viral tagar nya di media sosial.

Ada apa di Indonesia sampai ada tema sedemikian yang diciptakan oleh para aktivis mahasiswa.

Mahasiswa UGM Fathlurrahman mengungkapkan banyak sekali black campaignnya karena orang orang yang takut anggaran di pangkas sebagai pelaku, karena penghasilan saving terbanyak dari kegiatan kegiatan yang terkena dampak efisiensi.

Disisi lain ada juga yang juga ramai menyuarakan Indonesia terang Ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk bisa menilik kembali dalam mengkritisi informasi dengan tepat dan cermat.

Agar tahu fakta dan realitanya, kita sebagai mahasiswa yang sering disebut agent of chage biar tidak gampang untuk di manfaatkan oleh oknum-oknum.

Kalau dalam bahasa bilogis jika toksin sudah masuk kedalam organ tubuh maka bisa mengganggu fungsi organ dan proses metabolisme sama halnya ketika ada salah satu homo sapiens atau oknum yang berhasil masuk ke dalam jajaran kabinet dengan mempunyai kepentingan maka homo sapiens tersebut akan mengganggu ke kabinet lain yang pendirianya masih tegak lurus.

Selain itu, teori evolusi juga dapat diterapkan untuk memahami pemerintahan. Seperti makhluk hidup harus beradaptasi dengan lingkungan agar bisa tetap hidup, demikian pula pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Jika suatu negara tidak mendorong perubahan sama sekali, maka itu bisa hanya berhenti berkembang.

Artinya, negara-negara dengan pemerintahan yang sangat ajar tidak bisa lama lagi menjadi punah artinya kehilangan relevansi dan kegilaan. Kalau dari perspektif ekologi, kesejahteraan pemerintahan perlu seimbang antara eksploitasi sumber daya dan regenerasi.

* Penulis adalah Ach. Nur Fairuzie Mahasiswa Biologi Murni, Universitas Islam Malang.