Masyarakat Mendukung Kapolri Berantas Mafia Perdagangan Orang 

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Merebaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyita perhatian publik. Apalagi kasus mafia TPPO itu disinyalir melibatkan oknum beratribut kekuasaan.

Presiden Jokowi telah memberikan atensi khusus terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia TPPO.

Merespons hal tersebut, Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn mengatakan mafia TPPO sangat mudah diberantas tinggal penegakan hukum saja.

Pasalnya, modus operandinya serta kantong-kantong rekrutmen, penampungan, dan penempatannya termasuk juga jalan tikus yang dilewati yang keluar lewat bandar pelabuhan telah diketahui secara pasti seperti diungkap Benny Rhamdani.

“Mudah sekali mafia TPPO itu diberantas. Persoalannya ini kasus melibatkan oknum aparat TNI/Polri dan Kementerian. Artinya ada oknum beratribut kekuasaan. Kata bang Benny modus operandinya udah tau dimana mereka ditempatkan, keluar pelabuhan mana kan begitu,” ujar Romadhon Jasn.

Apalagi kata Romadhon atensi Presiden terhadap Kapolri jelas perintahnya berantas mafia TPPO. Tentu sebagai bagian dari elemen civil society Jaringan Aktivis Nusantara mendukung upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan institusi Polri sehingga nasib Pekerja Migran Indonesia tidak terus-menerus diperdagangkan untuk kepentingan komersialisasi.

“Kita berharap dengan langkah tegas Kapolri membentuk Satgas TPPO yang mendapatkan atensi langsung dari presiden akan memberikan kepastian hukum tentang nasib dan masa depan Pekerja Migran Indonesia. Karena sindikat perdagangan manusia adalah kejahatan yang harus diberantas,” terangnya.

Di sisi lain kata Romadhon, pemerintah juga diharapkan dapat mencarikan solusi atas kebuntuan persoalan klasik yang kerap menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk dalam hal penempatan pekerja di luar negeri yang tidak jelas acap kali menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

“Pemerintah perlu mencari solusi terkait maraknya sindikat perdagangan manusia yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri,” imbuhnya

Karena itu lanjutnya, dengan adanya Satgas mafia TPPO yang dibentuk Kapolri diharapkan dapat memberantas persoalan sindikat kejahatan praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang acap menimpa pekerja migran.

Tentu yang juga penting memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia.

“Kita berharap betul pada Satgas ini dan kita selalu dukung upaya institusi Polri memberantas mafia sindikat perdagangan manusia yang acap menimpa pekerja migran, kita kasian mereka diperdagangkan,” tutupnya.