500 Ribu Genteng Berangkat dari Plered, BPJS Bidik Perlindungan Para Pekerja

Jurnalis: Deni Aping
Kabar Baru, Purwakarta – Program Gentengisasi Nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto mulai direalisasikan dengan pengiriman perdana 500.000 genteng dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Sebanyak 500.000 genteng tersebut dikirim menggunakan 125 truk dari Kecamatan Plered, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri genteng berbahan tanah liat. Produk tersebut berasal dari 12 perajin genteng keramik lokal yang terlibat dalam program nasional tersebut.
Prosesi pengiriman perdana itu dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Momentum tersebut turut mendapat perhatian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta yang hadir langsung untuk memastikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja yang terlibat dalam industri genteng.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Royyan Huda mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional sekaligus mendorong agar para perajin dan pekerja yang terlibat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Purwakarta, khususnya Kecamatan Plered, terpilih sebagai salah satu sentra produsen genteng untuk Program Gentengisasi Nasional,” kata Roy saat ditemui wartawan, Kamis (8/10/2026).
Menurut Roy, terdapat 12 perajin yang terlibat dalam pengiriman perdana tersebut. Dari jumlah itu, empat perajin di antaranya telah memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2095-1998.
Ia menegaskan, meningkatnya aktivitas produksi seiring program tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk perajin genteng dan tenaga kerja lain yang terlibat dalam proses produksi maupun distribusi.
“BPJS Ketenagakerjaan sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, tak terkecuali para perajin genteng dan pekerja lain yang terlibat di dalamnya, memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan tersebut,” ujarnya.
Roy menjelaskan, para perajin dan pekerja di sektor tersebut dapat masuk dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Mereka dapat mengikuti dua program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan.
Untuk memastikan jumlah pekerja yang akan mendapatkan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap 12 perajin yang terlibat.
“Kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dari 12 perajin genteng ini sebenarnya melibatkan berapa orang pekerja. Termasuk para sopir yang mengantarkan genteng, kuli angkut, dan lainnya,” ucap Roy.
Menurutnya, pendataan tersebut penting agar seluruh pekerja yang terlibat dalam rantai produksi hingga distribusi dapat teridentifikasi dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.
Roy juga mengapresiasi dukungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dalam mendorong terealisasinya Program Gentengisasi Nasional di Kabupaten Purwakarta.
“Program nasional ini berhasil terwujud. Mudah-mudahan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya para perajin genteng. Dan akan semakin lengkap dengan adanya perlindungan sosial bagi mereka,” katanya. ***
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
