Mengapa Dasco Pantas Jadi Wapres ?

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Kursi Wakil Presiden kosong. Sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026), ruang publik langsung dipenuhi nama. MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan itu. Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama, lalu MPR memilih. Sederhana secara prosedur, tetapi rumit secara politik.

Di antara nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad bukan tipe yang gemar berebut sorotan. Namun namanya terus kembali disebut, terutama dari kalangan yang tidak selalu sepakat dengan pemerintah. Ini jarang terjadi. Biasanya seorang tokoh hanya dielu-elukan kelompoknya sendiri.

Data membantu menjelaskan mengapa. Survei Lembaga Riset Publik yang dirilis 13 November 2026 menempatkan Dasco pada 18,4 persen dalam kelompok tokoh dekat Presiden. Angka itu tertinggi di klaster tersebut, di atas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memperoleh 15,5 persen dan Sugiono dengan 9,4 persen. Angka ini bukan penentu, tetapi memberi satu petunjuk: nama Dasco tidak muncul karena kebetulan.

Setia, tetapi bukan hanya itu

Dasco sudah bersama Gerindra sejak partai itu lahir pada 2008. Ia ikut mendirikan, mengurus organisasi ketika partai masih kecil, dan tidak pergi ketika kalah. Dalam politik yang mudah berubah arah, orang yang bertahan di masa sulit adalah aset yang langka.

Tetapi loyalitas saja tidak cukup untuk mendampingi presiden. Yang membuat Dasco berbeda adalah perannya di parlemen. Ia dikenal luwes membangun komunikasi lintas partai. Sejumlah pengamat menilai salah satu alasan namanya dipertimbangkan adalah penerimaan dari partai-partai lain. Dalam koalisi sebesar ini, kemampuan semacam itu bukan hiasan. Ia syarat.

Wakil presiden yang bisa duduk satu meja dengan siapa pun membuat pemerintahan berjalan tanpa gaduh. Ia tidak perlu selalu tampil. Ia cukup memastikan tidak ada sumbatan.

Ketenangan yang mahal

Ketika kabar liar soal pergantian beredar, Dasco menepisnya. Saat Gibran mundur, ia hanya menyatakan menghormati langkah itu dan berharap sudah dipertimbangkan matang demi bangsa. Sikap seperti ini terlihat sederhana. Tetapi di tengah bursa nama yang riuh, ketenangan adalah sesuatu yang mahal.

Publik lelah dengan politik yang terus berteriak. Mereka mencari figur yang bisa meredam, bukan menambah kebisingan. Dasco memilih nada datar. Ia tidak berebut panggung. Dan justru karena itu, ia layak diperhitungkan.

Mengapa ini soal kekuatan pemerintahan

Pilihan mendampingi presiden bukan sekadar soal siapa yang paling populer. Ia menyangkut bagaimana pemerintahan bekerja ke depan. Prabowo memimpin di tengah tekanan ekonomi global, kebutuhan mempercepat program, dan tuntutan menjaga persatuan. Untuk itu, ia membutuhkan pendamping yang tidak menambah gejolak, tetapi menutup celah.

Di situlah Dasco punya nilai. Ia paham betul cara kerja parlemen, tahu di mana kebijakan tersendat, dan terbiasa merawat komunikasi antarpartai. Pengalaman itu bukan hanya modal pribadi. Ia adalah jembatan yang membuat Istana dan Senayan berjalan searah.

Membaca rekam jejaknya, Dasco layak dipertimbangkan menduduki kursi Wakil Presiden. Bukan karena ia paling vokal, melainkan karena ia paling mungkin menjaga keseimbangan. Dalam pemerintahan yang besar, keseimbangan adalah kekuatan. Dan Prabowo membutuhkan kekuatan itu untuk memastikan pemerintahannya berdiri kokoh, bukan hanya di tahun-tahun awal, tetapi sampai akhir masa jabatan.

Yang sebenarnya diuji

Publik tidak terlalu peduli pada komposisi elite. Yang publik tunggu adalah apakah kebijakan benar-benar sampai ke rumah-rumah, apakah harga stabil, apakah negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Dalam kerangka itulah pilihan atas Dasco seharusnya dibaca. Bukan sekadar “siapa yang layak”, tetapi “siapa yang membuat kebijakan berjalan”.

Sufmi Dasco Ahmad adalah sosok yang memenuhi kriteria itu. Ia bukan sekadar nama yang ramai disebut. Ia adalah pendamping yang dibutuhkan Presiden Prabowo untuk memastikan pemerintahan tetap bekerja, bukan hanya di tahun-tahun awal, tetapi sampai akhir masa jabatan. Masyarakat tidak akan sulit menerimanya. Bukan karena ia dielu-elukan, tetapi karena selama ini ia hadir ketika persoalan warga muncul. Yang menentukan seorang pemimpin layak mendampingi presiden bukanlah kedekatan politiknya, melainkan kemampuannya membuat negara ini bekerja untuk orang-orang yang paling membutuhkannya.

Oleh: Romadhon Jasn