KNPI Papua Barat Daya Kecam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Barat Daya mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

KNPI menilai persoalan ini menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan negara. Selain itu, dugaan tersebut juga menyentuh kehormatan institusi kepresidenan serta martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Ketua DPP KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi sekaligus Karateker Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu, SE., M.Ling, menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh.

Menurut Jois, pemerintah harus menangani persoalan ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

KNPI Soroti Keamanan Nasional

Jois menjelaskan bahwa Presiden merupakan simbol negara sekaligus pemegang mandat konstitusional dalam menjalankan pemerintahan.

Karena itu, setiap dugaan tindakan ilegal yang mengancam komunikasi kenegaraan harus mendapat perhatian serius.

“Persoalan ini bukan sekadar menyangkut privasi seorang kepala negara. Namun, ini juga berkaitan dengan kehormatan institusi kepresidenan, keamanan nasional, kedaulatan negara, serta martabat bangsa Indonesia,” tegas Jois.

Ia menambahkan, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kepentingan nasional.

Menurutnya, pemuda Indonesia tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut keamanan dan kehormatan bangsa.

Lima Tuntutan KNPI Papua Barat Daya

Atas dasar tersebut, DPD KNPI Papua Barat Daya menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan lembaga negara terkait.

Pertama, KNPI mendesak pemerintah segera mengusut informasi dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia melalui investigasi menyeluruh.

Kedua, KNPI meminta aparat penegak hukum dan lembaga intelijen menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Penelusuran juga perlu mencakup kemungkinan keterlibatan aktor asing maupun jaringan tertentu. Namun, seluruh proses harus mengacu pada bukti dan ketentuan hukum.

Ketiga, KNPI mendorong pemerintah memperkuat sistem keamanan komunikasi dan informasi kenegaraan. Langkah ini penting untuk melindungi seluruh perangkat strategis negara dari ancaman penyadapan dan kejahatan siber.

Keempat, KNPI meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional kepada masyarakat. Dengan demikian, publik tidak terjebak dalam spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

Kelima, KNPI mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat menjaga persatuan. Masyarakat juga perlu menghindari provokasi serta mengedepankan sikap kritis dan bertanggung jawab.

Pemuda Harus Ikut Menjaga Kedaulatan Negara

Lebih lanjut, Jois menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat. Karena itu, negara memiliki hak penuh untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan kepentingan nasional.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak bertindak di luar hukum. Setiap pihak juga harus menghormati kedaulatan Republik Indonesia.

Jois turut menekankan pentingnya sikap kritis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perjuangan menjaga kedaulatan harus tetap menghormati konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

“Dari Tanah Papua, Provinsi Papua Barat Daya, kami tegaskan bahwa kedaulatan negara adalah harga diri bangsa. Keamanan Presiden adalah bagian dari keamanan negara. Indonesia harus berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat,” ujar Jois yang akrab disapa Bung JK.

KNPI Papua Barat Daya berharap pemerintah dan seluruh lembaga terkait segera mengambil langkah konkret. Upaya tersebut penting untuk menjaga keamanan komunikasi kenegaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan kedaulatan Indonesia.