Hadapi Era Interregnum, PMII Tata Ulang Arah Gerakan Lewat Muspimnas di Bandung

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Shofiyulloh Cokro menilai gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami turbulensi intelektualitas. Gerakan, menurut dia, cenderung reaktif, terpecah-pecah, dan kehilangan kedalaman nalar.

Kondisi itu menjadi salah satu latar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat, 19–24 November 2026. Selain membahas gagasan negara kesejahteraan, forum ini akan menata ulang arah gerakan dan kaderisasi PMII untuk sisa masa kepengurusan 2024–2027.

“Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan,” kata Shofiyulloh dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Shofiyulloh menegaskan, menjaga persatuan dan stabilitas bangsa tidak berarti membungkam kritik. Kritik yang berbasis riset, data, dan nalar konstitusional, kata dia, justru menjadi koreksi paling sehat bagi negara. Ia memastikan PMII akan bersuara setiap kali ada kebijakan yang melukai rasa keadilan rakyat, melemahkan hukum, atau menyempitkan ruang demokrasi.

Pembenahan itu dimulai dari dalam. Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII Acep Jamaludin, yang juga Ketua Steering Committee Muspimnas, menyebut tantangan PMII saat ini bukan soal banyak atau sedikitnya program.

“PMII tidak sedang kekurangan kegiatan, melainkan sedang ditantang untuk memperbarui cara beradanya,” ujar Acep.

Menurut Acep, dunia yang melahirkan paradigma lama PMII sudah berubah. Tatanan global tidak lagi unipolar, tetapi juga belum menjadi multipolar yang stabil. Ia menyebut masa ini sebagai interregnum, yakni masa ketika tatanan lama kehilangan legitimasi sementara tatanan baru belum terbentuk.

Karena itu, Muspimnas akan membahas rumusan menyeluruh tentang cara PMII memahami diri, membaca zaman, dan menata gerakannya. Rumusan itu dirangkum dalam trilogi gerakan, yakni menerangi zaman, menggerakkan perubahan, dan memimpin peradaban. Acep menyebut rumusan ini menjadikan pergerakan sebagai jalan hidup atau thoriqoh bagi kader.

Shofiyulloh menambahkan, kader PMII harus menguasai literasi data, teknologi, dan kebijakan publik, termasuk kecerdasan buatan. Ia khawatir kemajuan teknologi justru melahirkan ketimpangan baru jika hanya dikuasai segelintir elite.

“PMII bukan sekadar tempat berorganisasi, tetapi ruang pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Selain soal teknologi, PMII juga ingin kadernya mandiri secara ekonomi. Shofiyulloh menyebut gerakan ini “Ekonomi Kader Mandiri: dari kader, oleh kader, dan untuk kader”. Lewat inkubasi kewirausahaan, koperasi, dan jejaring UMKM, PMII ingin punya “otot ekonomi” sendiri agar sikap organisasi tidak tersandera kepentingan luar.

Hingga akhir kepengurusan, PB PMII akan mengawal empat mandat hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama pengurus koordinator cabang (PKC) pada Februari lalu. Keempatnya adalah penguatan otonomi daerah dan keadilan distribusi pusat-daerah, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, perluasan ruang demokrasi, serta pelaksanaan ekonomi konstitusi.

Muspimnas akan berlangsung di Gedung Merdeka, Taman Braga, dan BPSDM Jawa Barat. Menurut Acep, sebanyak 300 cabang dan PKC sudah mendaftar, dengan sekitar 34 cabang masih melengkapi persyaratan.