Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

Anak Perempuan untuk Dinikahkan; Membaca Perkawinan Anak dari Perspektif Gender dan Hukum

kabarbaru.co
Oleh: Chatarina Supatmiyati*.

Jurnalis:

Kabar Baru, Opini — Ina (51), seorang ibu rumah tangga di Sulawesi Selatan, berkisah tentang risiko perkawinan anak. Ia mengalami sendiri menikah di usia 15 tahun dengan laki-laki berusia 31 tahun dan mengandung anak pertama dua tahun kemudian (Darul Amri, 16 Juli 2026, BBC News Indonesia). Persoalan perkawinan anak bukan berdiri sendiri; ada banyak persoalan yang beririsan satu sama lain.

Salah satu akar persoalannya adalah cara pandang keluarga terhadap anak perempuan. Kehadiran anak perempuan dalam keluarga tanpa disadari dipersiapkan sejak dini untuk menjadi seorang istri atau ibu, bukan sebagai individu yang memiliki hak untuk mengembangkan potensinya. Hal ini kadang terungkap melalui kata-kata yang dilontarkan orang tuanya seperti, “Kalau jadi perempuan itu harus pandai mengurus rumah dan memasak, nanti suaminya bisa cari istri baru.” Ungkapan ini merupakan salah satu bentuk ancaman yang berakar pada cara pandang yang memposisikan perempuan dalam ranah domestik dengan pekerjaan utama untuk bersih-bersih rumah dan memasak. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan domestik menjadi indikator untuk menyenangkan suami. Dari komentar tersebut juga terungkap makna terselubung bahwa perkawinan merupakan ukuran keberhasilan perempuan. Masa depan anak perempuan ditentukan pada status perkawinan daripada pendidikan, cita-cita, dan kemampuannya. Mengapa kedewasaan anak perempuan sering diukur dari kesiapan menjadi istri, bukan dari perkembangan kapasitas dan hak-haknya?

Cara pandang inilah yang menempatkan perkawinan anak bukan sekadar soal usia, melainkan persoalan ketimpangan gender, konstruksi sosial, dan relasi kuasa yang membatasi anak perempuan dalam menentukan masa depannya. Simone de Beauvoir menyatakan bahwa pernikahan adalah takdir tradisional yang diberikan kepada perempuan oleh masyarakat (The Second Sex, Bab V, hal. 172). Kebanyakan perempuan tidak dapat menentukan dengan siapa akan menikah, kapan menikah, karena tinggal menerima keputusan—bukan memiliki keputusan, namun menjadi pelaksana keputusan. Ini misalnya tampak dalam kasus perjodohan yang sering terjadi, di mana orang tua sudah menyiapkan jodoh untuk anaknya dengan kriteria tertentu. Artinya, perempuan dan laki-laki tidak memiliki posisi tawar yang sama: laki-laki dapat memilih sendiri, sedangkan perempuan dipilihkan. Relasi ini menjadi semakin nyata dalam pernikahan, di mana secara konstruksi sosial dan budaya laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga. Apalagi jika perbedaan usia perkawinan jauh, di mata suami yang lebih tua hadir prestise maskulin (The Second Sex, hal. 278) dengan asumsi cara pandang hirarkis bahwa perempuan tidak membuat keputusan karena semua harus menunggu kepala keluarga—suami pada posisi superior, istri pada posisi inferior.

Ketimpangan relasi gender ini nyatanya turut terpotret dalam lanskap hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), memberikan batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan pada usia 16 tahun. Pasal ini yang kemudian melahirkan banyak praktik perkawinan anak sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat tertinggi di ASEAN (Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 2, 2016, Edisi 88, hal. 202). Bulan Maret 2014, dengan perjuangan para aktivis kemanusiaan, CSO (civil society organization), dan pemerhati perempuan dan anak, diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk perubahan usia minimal perkawinan. Sehingga pada 14 Oktober 2019, Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Batas usia tersebut dimaksudkan agar seseorang telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, menaikkan batas umur bagi perempuan dimaksudkan untuk menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta terpenuhinya hak-hak anak. Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2) dicantumkan jika terjadi “penyimpangan” dapat dilakukan permohonan dispensasi oleh kedua orang tua apabila perempuan berumur di bawah 19 tahun dengan alasan mendesak dan tidak ada pilihan lain sehingga sangat terpaksa dinikahkan, dengan bukti-bukti yang mendukung. Ayat (3) menjelaskan bahwa dispensasi oleh pengadilan agama berdasarkan semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Namun kenyataannya, menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemohon dispensasi pernikahan pada tahun 2019 tercatat 64.196 perkara, pada tahun 2024 tercatat 32.400 perkara, hingga September 2025 tercatat 19.790 perkara. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi adalah menghindari zina 59% pada 2024 dan 56% pada 2025, kehamilan yang tidak direncanakan 31% pada 2024 dan 34% pada 2025, sedangkan alasan adat atau dijodohkan persentasenya kecil 0–3% (Abdul Rahman, 2025, https://badilag.mahkamahagung.go.id/).

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa perubahan regulasi belum cukup untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Bila kita mencermati praktik sosial yang terjadi di masyarakat, masih terjadi kesenjangan antara regulasi dan realitas. Norma dan adat istiadat masih kuat; anak perempuan sering dijadikan korban yang harus menanggung konsekuensi dengan sikap pasrah, menerima keputusan dengan alasan “menjaga nama baik keluarga” (MY Muhaimini, 2026). Sehingga suara, hak, dan kepentingan terbaik anak belum menjadi prioritas dan cenderung diabaikan (Ni Ketut Wirantny, 2018). Anak sebagai individu memiliki hak-hak yang secara hukum internasional dan nasional dilindungi. Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat 4 klasifikasi yang menjadi pilar utama hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi (Website UNICEF Indonesia); dan menurut konvensi ini, perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Yeni Herliana Yoshida, et al., 2023). Namun pada kenyataannya, norma budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan cara pandang terhadap seksualitas anak perempuan memberikan indikasi bahwa perkawinan anak tidak bisa hanya diselesaikan dengan perubahan batas usia dalam undang-undang.

Jika hukum belum cukup, pertanyaannya adalah siapa yang sesungguhnya menanggung konsekuensi dari perkawinan anak itu. Dalam beberapa kasus yang saya temukan di lapangan, anak perempuanlah yang menanggung konsekuensi tersebut—putus sekolah, terbatasnya peluang pekerjaan, hilangnya potensi untuk mengembangkan masa depan. Risiko besar yang harus dialami anak perempuan dalam perkawinan adalah pada kesehatan reproduksi: kehamilan di usia anak dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan; anak perempuan berisiko menghadapi anemia dan hipertensi. Dari sisi angka kematian, anak perempuan usia 10–14 tahun memiliki kemungkinan 5 sampai 7 kali lebih besar untuk meninggal karena melahirkan dibandingkan dengan perempuan di atas 20 tahun, dan anak usia 15–19 tahun dua kali lebih mungkin meninggal karena melahirkan dibandingkan perempuan berusia 24–29 tahun (AA Nst, A Dini, A Fasion et al., 2023). Selain kesehatan reproduksi, anak perempuan setelah perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab domestik dan pengasuhan; dipaksa masuk mengambil tanggung jawab reproduksi sosial sebelum memiliki kesempatan yang cukup untuk mengembangkan diri. Anak perempuan dalam perkawinan menghadapi kerentanan ketergantungan ekonomi yang semakin memperlemah posisi tawar dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Ketergantungan ekonomi ini bukan hanya berkaitan dengan materi, namun menyangkut kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Dengan melihat seluruh persoalan ini, saya merasa bahwa yang pertama perlu dilakukan adalah perubahan cara pandang bahwa anak perempuan bukan objek keputusan keluarga. Keputusan perkawinan adalah keputusan yang sangat besar karena menyangkut masa depan seorang anak, maka perlu menghormati hak, suara anak, dan kepentingan terbaik anak. Anak perempuan adalah subjek pemegang hak, bukan “objek perlindungan yang tidak memiliki suara.” Pendidikan anak perempuan sangat penting karena bukan hanya berdampak pada ekonomi, namun memperkuat agensi serta posisi tawar perempuan. Anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki, memiliki hak atas tubuhnya sendiri; perlindungan tidak boleh diwujudkan melalui pengendalian seksualitas tetapi melalui pengetahuan, penghormatan, dan pemenuhan hak. Persoalan sosial seperti kemiskinan perlu ditangani melalui kebijakan sosial dan ekonomi, bukan dengan mengalihkan beban ekonomi keluarga kepada anak perempuan melalui perkawinan. Mengakhiri perkawinan anak bukan hanya sekadar menunda usia perkawinan; perjuangannya adalah mendapatkan ruang yang setara bagi anak perempuan untuk memiliki tubuh, suara, dan pilihan bagi masa depannya sendiri.

Chatarina Supatmiyati merupakan mahasiswa Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia.

Kabarbaru Network

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store