Mafia Batu Hitam Gorontalo, Saatnya Hukum Menegakkan Keadilan

03/01/2026 - 10:25
|
Subscribe

Gambar Ilustrasi .

Penulis Opini: Jasmin Dalanggo, Koordinator Forum Pemuda Gorontalo

Kabar Baru, Opini–Kasus mafia batu hitam di Gorontalo yang diduga didukung oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) bukan hanya masalah lingkungan atau ekonomi semata, melainkan ujian fundamental terhadap kredibilitas institusi negara. Sejak 2022 hingga kini, praktik ilegal ini terus berlangsung dengan sistem yang terstruktur – bukti nyata bahwa ada kekuatan yang sengaja melunakkan penegakan hukum dari dalam.

Pencopotan oknum Kapolres Bone Bolango beberapa waktu lalu seharusnya menjadi titik balik, bukan awal dari siklus yang berulang. Munculnya foto swafoto antara oknum Pejabat Utama Polda Gorontalo dengan sosok diduga bos mafia batu hitam hanya semakin menguatkan kecurigaan publik: apakah institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi pelindung kejahatan? Jika dugaan ini terbukti benar, maka bukan hanya etika yang dilanggar, melainkan integritas seluruh kepolisian yang tercoreng.

Upaya yang dilakukan Forum Pemuda Gorontalo bawah koordinasi Zasmin Dalanggo – mulai dari penelusuran langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga mendatangi Mabes Polri – patut mendapat apresiasi tinggi. Ini menunjukkan bahwa semangat warga negara yang peduli akan keadilan masih hidup dan berkobar. Namun, ironisnya, upaya tersebut dibalas dengan teror dan ancaman, yang jelas merupakan upaya pembungkaman terhadap suara rakyat yang kritis.

Modus operandi yang terungkap – pengemasan batu hitam dalam karung putih dengan segel khusus dan pengiriman diam-diam dalam kontainer – menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki sistem yang matang, bahkan berani menyamar dengan klaim muatan “arang” ketika ditangkap. Dengan bukti foto, video, dan dokumentasi yang lengkap yang dimiliki oleh Forum Pemuda Gorontalo, tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk menunda proses hukum.

Desakan penangkapan pihak-pihak dengan inisial K, R, W serta pelaporan ke Propam Polri harus segera ditindaklanjuti. Hukum harus berdiri tegak di atas keadilan, tidak boleh terpuruk di bawah bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Polda Gorontalo memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa institusi penegak hukum tidak akan pernah menjadi alat bagi mafia atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Publik Gorontalo dan seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu – bukan hanya menunggu janji, melainkan aksi nyata yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang di atas hukum, termasuk oknum APH yang menyalahgunakan wewenangnya.