Koreografi Ketahanan Ekonomi: Menata Langkah Indonesia di 2026

31/12/2025 - 21:40
|
Subscribe

Harry Yulianto, akademisi STIE YPUP Makassar.

Kabar Baru, Opini – Visualisasikan panggung dunia pada 2026: dihantam badai resesi regional, diterpa panasnya persaingan geopolitik, dan diterangi lampu sorot transisi hijau yang menyilaukan. Di tengah panggung yang goyah itu, ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar penonton atau figuran, tetapi harus tampil sebagai penari utama yang lincah dan tidak goyah.

Sebagaimana ditegaskan oleh ekonom Nouriel Roubini, “The countries that will survive the coming storms are not those with the largest ships, but those who learn to dance upon the waves.” (Bloomberg, 2022). Pertanyaannya, sudah siapkah koreografi kita untuk tarian terpenting itu? Jawabannya terletak pada kepemimpinan strategis yang mampu mengarahkan seluruh pemain. Di sinilah pemerintah harus hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai koreografer utama yang visioner.

Konsep “koreografi” berkaitan dengan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society (OECD, 2021), yang menekankan bahwa ketahanan memerlukan koordinasi dan urutan langkah yang presisi di antara semua aktor. Data Bank Dunia (2023) memproyeksikan ekonomi global tetap rentan dengan pertumbuhan di bawah 3%, sehingga ketepatan langkah Indonesia menjadi penentu. Tulisan ini akan membahas bagaimana menata langkah dari stabilisasi makro, harmonisasi kebijakan, hingga akselerasi transformasi, agar setiap gerakan kebijakan tidak hanya reaktif, tetapi membentuk sebuah pertunjukan kemandirian yang mengesankan.

Sang Koreografer: Pemerintah Merancang Gerakan Induk

Dalam tarian ketahanan ekonomi 2026, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penonton atau pemain musik, melainkan harus bertindak sebagai koreografer utama yang visioner. Perannya adalah menetapkan irama dasar lewat kebijakan makroekonomi yang jelas, sekaligus merancang ruang gerak yang memadai bagi semua pelaku ekonomi. Tanpa arahan dan desain induk yang solid, gerakan para penari, mulai dari korporasi hingga UMKM, akan kehilangan sinkronisasi dan tidak menghasilkan pertunjukan yang koheren. Presisi dan visi jangka panjang sang koreografer akan menentukan apakah tarian kita sekadar bertahan atau justru memukau.

APBN 2026 harus berfungsi layaknya partitur musik yang dinamis, memiliki tema utama yang jelas, namun tetap dapat diimprovisasi menanggapi perubahan situasi. Tema utamanya adalah menjaga ketahanan sosial melalui perlindungan bagi kelompok rentan, dan secara simultan mempercepat investasi produktif di infrastruktur dan sumber daya manusia. Fleksibilitas ini krusial agar anggaran negara bisa menjadi shock absorber yang efektif ketika gejolak eksternal menghantam, sekaligus menjadi motor pemulihan.

Filosofi ini sesuai dengan konsep counter-cyclical fiscal policy (Mankiw, 2019), di mana belanja pemerintah harus aktif digunakan untuk menstabilkan gelombang siklus ekonomi. Ruang untuk manuver fiskal yang responsif itu masih terbuka. Analisis dari IMF dalam Fiscal Monitor edisi April 2025 berjudul ‘Fiscal Policy in the Great Election Year‘ menyoroti bahwa rasio utang pemerintah Indonesia yang stabil dan relatif rendah dibandingkan negara-negara emerging market lainnya memberikan ruang fiskal yang berharga (valuable fiscal space) untuk merespons gejolak eksternal tanpa membahayakan sustainability jangka menengah. Hal ini merupakan basis yang kuat untuk merancang APBN 2026 yang tidak kaku, namun tetap prudent.

Sebelum menata gerakan yang rumit, seorang koreografer harus memastikan fondasi panggung benar-benar kuat dan aman. Dalam konteks ekonomi, fondasi tersebut adalah reformasi struktural yang menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha. Pemerintah harus memastikan bahwa berbagai landasan reformasi, seperti UU Cipta Kerja dan penyederhanaan perizinan, betul-betul berjalan mulus di tingkat implementasi hingga ke daerah. Tanpa landasan ini, setiap gerakan investasi dan inovasi akan tersendat oleh hambatan birokrasi.

Pentingnya fondasi ini semakin relevan ditengah upaya pemerintah menarik investasi. Laporan Bank Dunia “Doing Business 2025: Reforming for Resilience” (pra-rilis) menyimpulkan bahwa konsistensi reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur secara nyata meningkatkan indeks kemudahan berusaha, yang merupakan pendorong utama bagi masuknya investasi baru dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.

Lebih jauh, pemerintah perlu menyusun “blok koreografi” yang lebih spesifik, yaitu cetak biru industri yang terarah. Inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 dan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Energi Baru Terbarukan merupakan bentuk partitur rinci yang harus diberikan kepada “penari” di sektor manufaktur hijau dan teknologi agar gerakan mereka selaras dengan tujuan transformasi ekonomi jangka panjang.

Para Penari Utama: Sinergi Gerak Sektor Swasta, BUMN, dan UMKM

Namun, koreografi sehebat apa pun, dirancang oleh pemerintah sebagai koreografer, akan hampa tanpa para penari yang mahir dan kompak di atas panggung. Pada konteks ekonomi, peran vital ini dijalankan oleh pelaku ekonomi riil: korporasi swasta, BUMN, dan UMKM. Kesuksesan pertunjukan ketahanan 2026 sangat bergantung pada kelincahan, daya adaptasi, dan sinergi ketiganya. Mereka adalah aktor yang akan menghidupkan desain kebijakan menjadi gerakan produktif yang nyata di tengah masyarakat.

BUMN dan korporasi swasta besar berperan sebagai penari utama yang menjaga formasi inti; mereka harus menjadi anchor yang stabil bagi rantai pasok nasional dan pencipta lapangan kerja skala besar. Namun, stabilitas saja tidak cukup. Mereka juga dituntut untuk berani mengeksplorasi gerakan baru, seperti inovasi produk, ekspansi ke pasar global, dan membentuk joint venture strategis untuk alih teknologi, khususnya di bidang hijau dan digital.

Bukti bahwa fondasi gerakan ekspansi ini terus menguat terlihat dari kinerja ekspor non-migas Indonesia di kuartal pertama 2025, yang menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 3.2% (year-on-year). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan nilai ekspor di sektor industri pengolahan seperti otomotif dan elektronika (BPS, 2025). Ini membuktikan daya tawar produk bernilai tambah kita di panggung internasional.

Tauhid Ahmad (INDEF), dalam analisisnya di CNBC Indonesia (2025) menyoroti, “Pertumbuhan ekspor olahan adalah sinyal hijau. Kunci keberlanjutannya ada pada konsistensi kebijakan hilirisasi dan kemampuan korporasi untuk berinovasi menyesuaikan standar dan permintaan pasar global.” Peningkatan nilai tambah inilah yang akan menjadi tenaga penari utama kita untuk melangkah lebih jauh.

Jika korporasi besar adalah penari solo, maka puluhan juta UMKM adalah koor yang memberi warna, energi, dan ketahanan riil dari lapisan dasar ekonomi. Untuk menyelaraskan gerakannya dengan koreografi utama, UMKM harus terintegrasi penuh melalui dua cara: digitalisasi operasi dan akses pembiayaan yang terjangkau. Integrasi ini akan mengubah potensi mereka yang masif menjadi kekuatan yang terstruktur dan tahan guncangan.

Laporan terbaru Bank Indonesia tentang Profil Bisnis UMKM 2025 mengungkapkan bahwa baru 41% UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital secara penuh dalam operasional dan pemasaran mereka (BI, 2025). Capaian ini menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan tantangan besar untuk mendigitalkan mayoritas pelaku usaha.

Program percepatan onboarding ke ekosistem digital dan perluasan akses pembiayaan seperti KUR dengan persyaratan yang adaptif menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Bhima Yudhistira (INDEF), dalam paparannya di Forum Ekonomi Indonesia 2025 menegaskan, “Tidak ada jalan pintas: peta jalan ketahanan UMKM harus dibangun di atas dua rel paralel, yaitu akses finansial yang inovatif dan adopsi teknologi yang masif.” (KataData, 2025). Inilah upaya vital untuk memastikan seluruh koor ekonomi dapat bernyanyi dan menari dalam irama transformasi yang sama.

Menata Urutan Langkah: Dari Stabilisasi ke Akselerasi

Keberhasilan sebuah tarian terletak pada urutan gerak yang logis, di mana setiap langkah mempersiapkan pijakan untuk langkah berikutnya. Demikian pula dengan kebijakan ekonomi 2026; prioritasnya harus disusun dalam tahapan yang jelas dan berurutan. Memaksakan akselerasi di atas fondasi yang goyah hanya akan berujung pada ketidakseimbangan. Strategi yang tepat adalah mengedepankan stabilisasi sebagai langkah pertama, baru kemudian mendorong transformasi dengan penuh dinamika.

Sebelum menari dengan lincah, seorang penari harus memastikan pijakannya kokoh. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti prioritas absolut tahun 2026 adalah menjaga stabilitas makroekonomi sebagai landasan segala aktivitas. Fokus utama harus pada pengendalian inflasi dalam koridor target Bank Indonesia (2.5% ± 1%), menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memastikan kesehatan APBN yang kredibel. Tanpa fondasi yang stabil ini, kepercayaan pasar dan dunia usaha akan mudah goyah.

Urgensi menjaga stabilitas moneter ini bukan tanpa dasar, dan ditegaskan oleh teori ekonomi internasional klasik yang dikenal sebagai ‘Policy Trilemma‘ atau ‘Impossible Trinity‘ (Mundell, 1963; Fleming, 1962). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara hanya dapat memilih dua dari tiga kebijakan ini secara bersamaan: stabilitas nilai tukar, mobilitas modal bebas, dan otonomi kebijakan moneter. Di tengah arus modal global yang sangat volatile, pilihan Indonesia harus jelas: mempertahankan otonomi kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas dalam negeri, meskipun memerlukan pengelolaan nilai tukar yang lebih aktif. Ini adalah pilihan krusial untuk bertahan di panggung global.

Setelah posisi berdiri dirasa kuat dan seimbang, barulah penari dapat melangkah maju dengan gerakan yang dinamis dan penuh percaya diri. Pada tahap ini, kebijakan harus bertransisi dari sekadar menjaga keseimbangan menjadi mendorong lompatan produktivitas.

Fokusnya adalah akselerasi hilirisasi industri, integrasi penuh dengan ekonomi hijau, serta penguatan ekosistem inovasi melalui riset dan pengembangan. Realitas optimisme ini mulai terlihat, misalnya dari realisasi investasi di sektor energi terbarukan yang melonjak 34% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didominasi oleh proyek tenaga surya dan bioenergi (BKPM, 2025).

Bentuk konkret dari “urutan langkah” ini terlihat dalam percepatan pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. Rantai investasi hijau strategis ini adalah “gerakan tari” yang dirancang untuk mengunci nilai tambah dalam negeri sekaligus merespons permintaan global.

Laporan Bank Dunia berjudul “Indonesia Economic Prospects, June 2025: Navigating the Green Transition” secara tegas menyimpulkan bahwa stabilitas makroekonomi merupakan fondasi non-negotiable untuk menarik investasi hijau skala besar dan memitigasi risikonya. Teuku Riefky (Universitas Indonesia), dalam diskusi di Forum Katadata 2025 menegaskan, “Fase akselerasi investasi hijau hanya akan sustainable jika didahului oleh konsolidasi fiskal dan stabilisasi harga. Urutan ini tidak bisa dibalik.” Akselerasi transformasi hanya dapat dimulai dari fondasi stabilisasi yang kokoh.

Iringan Musik Global: Mengantisipasi Ritme dan Perubahan Tempo

Tarian ketahanan ekonomi tidak dilakukan dalam keheningan, melainkan diiringi oleh alunan musik global yang dinamis dan kerap tidak terduga. Seorang penari handal harus sensitif terhadap setiap perubahan ritme dan tempo dari musik pengiring ini. Demikian pula, kebijakan ekonomi Indonesia di 2026 harus secara aktif mencermati dan beradaptasi dengan dinamika global, menjadikannya sebagai acuan untuk menyesuaikan gerak langkah, bukan sebagai halangan yang mematahkan semangat.

Nada dasar dari musik global 2026 akan sangat ditentukan oleh keputusan bank sentral negara maju, terutama The Federal Reserve (The Fed) di AS dan European Central Bank (ECB). Kebijakan suku bunga mereka akan mengatur “tempo” aliran modal internasional, yang langsung mempengaruhi stabilitas nilai tukar Rupiah dan arus investasi portofolio. Indonesia harus siap dengan manuver kebijakan yang lincah, baik melalui intervensi pasar yang tepat waktu maupun komunikasi yang jelas, untuk mencegah capital flight dan menjaga kepercayaan investor.

Proyeksi terbaru dalam IMF World Economic Outlook (April 2025) memperkirakan bahwa suku bunga kebijakan di ekonomi maju akan bertahan di level tinggi sepanjang tahun 2025, dengan proses penurunan yang lebih gradual daripada perkiraan sebelumnya.

Dalam menghadapi lingkungan eksternal yang masih menantang ini, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2025 kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat respons kebijakan terhadap spillover global, dengan menyatakan, “Stabilitas nilai tukar tetap menjadi tujuan kebijakan utama untuk melindungi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan domestik dari dinamika pasar keuangan global yang sangat bergejolak.” Pernyataan otoritatif ini secara tegas menyiratkan kesiapan penuh untuk melakukan berbagai manuver kebijakan untuk melindungi stabilitas domestik.

Selain ritme moneter, melodi utama yang harus diikuti adalah dua tren struktural: transisi hijau dan fragmentasi rantai pasok global. Regulasi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa bukan lagi sekadar wacana, tetapi melodi baru yang harus diharmonisasikan dengan kebijakan domestik. Inisiatif ini bisa menjadi hambatan biaya ekspor, namun sekaligus peluang emas untuk memperdalam hilirisasi industri berbasis sumber daya berkelanjutan, seperti nikel untuk baterai dan produk kehutanan bersertifikat.

Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) berjudul “Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2025” menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan lapangan kerja tercepat di sektor energi terbarukan di Asia Tenggara, yang didorong oleh investasi di rantai pasok surya, bioenergi, dan baterai.

Analisis ini mengonfirmasi posisi strategis Indonesia di peta industri hijau global. Faisal Basri (INDEF), dalam analisis pasar komoditas globalnya di awal 2025, menegaskan, “Peluang kita di rantai nilai hijau sangat besar, tetapi hanya terwujud jika kebijakan fiskal, perdagangan, dan industri terintegrasi sempurna untuk menciptakan daya saing yang sesungguhnya, bukan sekadar keunggulan komoditas mentah.” Harmonisasi kebijakan dengan “melodi” hijau global bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengamankan porsi dalam rantai pasok masa depan.

Dari Tarian Ketahanan Menuju Puncak Pertunjukan

Koreografi ekonomi 2026 pada akhirnya adalah sebuah karya kolektif yang menuntut kedisiplinan tinggi dari setiap pemain. Pemerintah, sebagai koreografer, harus konsisten memberikan arahan yang jelas melalui kebijakan fiskal yang terarah dan reformasi struktural yang tuntas. Sektor swasta dan BUMN sebagai penari utama, bersama koor UMKM, harus lincah berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan pasar. Dalam pertunjukan yang kompleks ini, koordinasi yang solid bukan hanya penambah nilai, melainkan napas yang menghidupkan seluruh gerak langkah menuju ketahanan.

Jika setiap langkah dapat ditata dengan presisi, fondasi stabilisasi dijaga, akselerasi transformasi didorong dengan penuh tenaga, dan ritme global diantisipasi dengan cermat, maka Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi siap untuk tampil memukau di panggung 2026.

Resiliensi ekonomi ke depan diukur dari kemampuan kita untuk bounce forward, melompat maju dengan struktur ekonomi yang lebih produktif dan inklusif, bukan hanya kembali ke kondisi semula.

Dengan filosofi bounce forward, kita berpotensi menampilkan tarian kemandirian yang memukau. Indonesia dapat beralih dari sekadar dancing upon the waves menjadi penentu irama baru bagi stabilitas dan pertumbuhan regional. Panggung dunia telah disiapkan, dan partitur telah digubah. Sekarang, saatnya untuk berlatih dengan penuh kesungguhan.

Penulis :

Harry Yulianto

Akademisi STIE YPUP Makassar