Jangan Bangun Narasi Sepihak, Jamaludin Minta Kritik Tambang Suwawa Berdasarkan  Data

Jurnalis: Red Kabarbaru Gtlo

Kabar Baru,Gorontalo –Aktivis Bone Bolango, Jamaludin B. Hamsa, meminta agar setiap kritik yang disampaikan terkait aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, senantiasa didasarkan pada data dan fakta yang nyata, bukan dibangun di atas narasi sepihak yang berpotensi menyesatkan masyarakat luas.

‎Menurutnya, polemik yang terus bergulir di ruang publik perlu disikapi secara objektif dan arif, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa menyampaikan kritik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tetap harus dibarengi dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎“Kritik itu sah, tetapi harus berdasarkan fakta, bukan sekadar opini atau narasi yang dibangun untuk menggiring persepsi publik. Jangan sampai masyarakat dibuat gaduh oleh informasi yang belum tentu benar,” tegas Jamaludin B. Hamsa dalam pernyataannya, Jumat (8/5/2026).
‎
‎Lebih jauh, Jamaludin juga mengingatkan bahwa sebaiknya para rekan sesama aktivis tidak hanya sibuk melontarkan kritik atau tuduhan semata, melainkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengubah status pertambangan yang masih ilegal menjadi legal dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎“Harusnya teman-teman aktivis mampu memberikan solusi dari yang ilegal menuju ke arah legal, bukan hanya sibuk menuding tanpa menawarkan jalan keluar yang jelas,” ujarnya.
‎
‎Ia pun membantah keras anggapan yang dinilai terlalu menyudutkan masyarakat penambang rakyat sebagai penyebab utama segala persoalan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut. Menurutnya, masyarakat penambang hanya berusaha mempertahankan kehidupan dan menafkahi keluarga di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah ini.
‎
‎“Tambang rakyat jangan terus dijadikan kambing hitam. Masyarakat di sana mencari nafkah untuk keluarga mereka. Kalau ada persoalan, mari dibahas secara terbuka dan objektif,” tambahnya.
‎
‎Jamaludin menilai ruang publik seharusnya diisi dengan edukasi dan tawaran solusi, bukan justru saling menyebarkan narasi yang hanya akan memperkeruh suasana. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang kerap melontarkan tudingan untuk berani menggelar debat terbuka, agar masyarakat dapat menilai langsung argumentasi dari masing-masing pihak.
‎
‎“Kalau memang punya data dan bukti, mari kita buka secara terang di hadapan publik maupun DPRD. Jangan hanya melempar isu melalui media tanpa kejelasan,” tegasnya.
‎
‎Menurut Jamaludin, langkah paling mendesak yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan penataan yang tepat terhadap aktivitas pertambangan rakyat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai aturan, tidak lagi ilegal, serta tetap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
‎
‎“Jangan sampai polemik ini terus dipelihara hanya untuk kepentingan tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi dan kejelasan, bukan sekadar tuduhan yang tak berdasar,” pungkasnya.***