Kota Pintar Bukan Obat Mujarab untuk Krisis Iklim

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Kolom – Bayangkan sebuah kota yang dilengkapi ribuan sensor pintar di setiap sudut jalan, algoritma kecerdasan buatan yang memantau kualitas udara secara real-time, dan sistem pengelolaan air yang dapat mendeteksi kebocoran pipa dalam hitungan menit. Inilah citra kota pintar yang kerap digambarkan sebagai solusi pamungkas menghadapi perubahan iklim. Namun, apakah teknologi canggih itu sendiri benar-benar cukup?

Sebuah studi bibliometrik yang menganalisis 1.348 dokumen ilmiah dari  tahun 2009 hingga tahun 2024 yang diterbitkan dalam Jurnal City and Environment Interactions memberikan jawaban yang mengejutkan. Meskipun adopsi teknologi kota pintar tumbuh secara eksponensial, dari kurang dari 5 publikasi per tahun sebelum 2013 menjadi hampir 190 artikel pada 2024, penelitian tersebut justru mengidentifikasi kesenjangan fundamental yang selama ini tersembunyi di balik gemerlapnya inovasi digital.

Pertama, hampir tidak ada mekanisme pengukuran dampak yang terstandar. Proyek-proyek kota pintar lebih banyak mengukur indikator sarana diantaranya: berapa banyak sensor yang dipasang dan berapa kilometer jaringan fiber optik yang digelar. Bukan dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon atau peningkatan ketangguhan iklim warganya. Ini seperti mengklaim berhasil menurunkan berat badan hanya dengan membeli sepatu lari, tanpa benar-benar berlari.

Kedua, ada bahaya nyata yang kerap diabaikan: teknologi pintar berpotensi memperparah ketimpangan sosial. Sistem peringatan dini berbasis AI, platform kesehatan cerdas atau jalur evakuasi yang dikelola secara digital, semua ini mungkin sangat bermanfaat bagi warga yang melek teknologi dan memiliki akses internet memadai. Namun bagaimana nasib warga di permukiman kumuh yang tidak punya smartphone? Teknologi yang dirancang untuk melindungi semua orang justru bisa menjadi alat yang hanya melayani mereka yang sudah beruntung.

Ketiga, ada paradoks yang jarang dibicarakan: infrastruktur digital itu sendiri memiliki jejak karbon. Pusat data yang menjalankan algoritma AI membutuhkan energi listrik dalam jumlah masif. Perangkat keras sensor IoT mengandung mineral langka yang penambangannya merusak ekosistem. Jika tidak diperhitungkan secara cermat, proyek kota pintar yang diklaim ramah lingkungan bisa jadi justru menambah beban emisi secara keseluruhan.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Para peneliti menegaskan bahwa teknologi pintar bukan musuh, naun alat yang amat berharga. Kecerdasan buatan dapat memprediksi cuaca ekstrem, IoT dapat mengoptimalkan konsumsi energi, dan digital twins dapat menyimulasikan dampak banjir sebelum bencana benar-benar terjadi. Namun alat secanggih apa pun tidak akan berfungsi optimal tanpa tangan yang tepat memegang kendali.

Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang adaptif dan inklusif, kerangka evaluasi yang berorientasi pada hasil nyata, serta komitmen untuk melibatkan komunitas terutama yang paling rentan dalam setiap tahap perencanaan. Kota pintar yang sejati bukan kota yang paling banyak sensornya, melainkan kota yang paling cerdas dalam memastikan tidak ada satu pun warganya yang ditinggalkan saat krisis iklim melanda.

Indonesia, dengan ratusan kota yang tengah berlomba menerapkan konsep smart city, perlu mengambil pelajaran dari temuan ini. Jangan biarkan proyek kota pintar hanya menjadi proyek mercusuar teknologi tanpa dampak nyata bagi ketangguhan iklim warganya. Sudah saatnya kita membangun kota pintar yang betul-betul cerdas: cerdas teknologinya, dan cerdas pula dalam memastikan keadilan bagi semua.

Berdasarkan Artikel Ilmiah: “Are Smart Technologies Enough to Build Climate-Resilient Cities?”. Chané de Bruyn, Foued Ben Said, Marius Venter, Rui Alexandre Castanho. City and Environment Interactions Journal, Vol. 29 (2026).

*) Penulis adalah Devid Saputra, Akademisi di UIN Raden Intan Lampung dan saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Bisnis IPB University & MTI Universitas Pamulang.