Misteri Inisial RF di Pusaran Skandal Korupsi BUMD Sumber Daya Bangkalan

Jurnalis: Pengki Djoha

Kabar Baru, Bangkalan – Kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kembali menghangat. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kemunculan inisial RF yang disebut Ketua LSM PAKIS, Abdurrahman Tahir, Selasa (20/5),

Ketua LSM PAKIS, Abdurrahman Tahir memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, bukan hanya kesaksiannya yang menjadi bahan pembicaraan Abdurrahman juga membeberkan adanya nama baru yang disebut-sebut dalam aliran dana korupsi: inisial RF.

> “Saya serahkan pembuktiannya kepada penyidik, tapi saya mendengar nama RF mulai mencuat dalam proses penelusuran dana itu,” ujar Abdurrahman kepada media.

Inisial ini belum pernah muncul dalam perkembangan kasus sebelumnya, dan hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan klarifikasi resmi terkait siapa sosok di balik huruf RF tersebut. Namun, kehadirannya memperpanjang daftar pihak yang diduga ikut mencicipi hasil korupsi di balik penyertaan modal fiktif BUMD.

Dalam kesempatan yang sama, Abdurrahman juga mengungkap kekesalannya karena merasa dirugikan akibat kesalahan identitas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia disebut sebagai “R. Abdul Rahman”, padahal nama lengkapnya adalah Abdurrahman Tahir, S.Ag.

Ia mengklarifikasi bahwa keterlibatannya hanya sebatas transaksi jual beli mobil dengan seseorang bernama Djunaidi tahun 2018. Namun, nama Yudha ini ternyata memiliki kaitan dengan rekening atas nama UD Mabruk, dua identitas yang kini berada di bawah sorotan penyidik karena diduga menjadi salah satu penyalur dana haram dari BUMD.

> “Saya tidak tahu-menahu soal asal usul dananya. Saya hanya jual mobil, bukan bagian dari urusan BUMD,” tegas Abdurrahman.

Lebih lanjut, Abdurrahman menyayangkan fokus penegakan hukum yang menurutnya belum menyentuh akar persoalan. Ia menuding ada perusahaan-perusahaan besar yang justru masih “lolos” dari jerat hukum, meski diduga menyebabkan kerugian negara jauh lebih besar.

Ia menyebut dua nama: PT Thanduk Majeng dan PT Prima, yang menurutnya patut didalami karena potensi kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai Rp15 miliar.

> “Kenapa yang kecil ditindak dulu? Yang besar dibiarkan?” sindirnya.

Pernyataan ini membuka mata publik bahwa skandal korupsi BUMD Sumber Daya bukanlah permainan satu-dua orang. Ada jejaring yang lebih luas, lebih dalam, dan kini semakin kabur dengan munculnya sosok RF seseorang yang identitasnya masih menjadi misteri.

Sebagai catatan, pada Jumat (16/5), Kejari Bangkalan telah menetapkan Djunaedi, Direktur UD Mabruk, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam penyertaan modal fiktif yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,35 miliar. Perkara ini bermula dari temuan aktivitas mencurigakan pada tahun 2019 dan kini menjelma menjadi benang kusut korupsi yang perlahan mulai terurai.

Publik kini menanti—siapa sebenarnya RF? Dan apakah penegakan hukum akan terus berani menelusuri hingga ke akar terdalamnya?

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan, Muhammad Fahri menyampaikan, Kejari Bangkalan membuka penyidikan baru untuk menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan aktor lain dalam kasus ini.

Hingga hari ini, Kejari telah memanggil enam orang saksi untuk dimintai keterangan, baik terkait tersangka D maupun dalam rangka pengembangan perkara. Fahri menekankan bahwa setiap proses penyidikan memiliki kendala tersendiri, namun pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini secara tuntas dan profesional.

“Setiap perkara punya tantangan teknis berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Tapi kami berkomitmen menyelesaikan seluruh perkara yang berkaitan dengan BUMD,” tegasnya., Selasa, (20/05/25)

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah sebelumnya Kejari Bangkalan juga mengusut dugaan korupsi dalam proyek pemancingan yang dikelola BUMD yang sama. Kini, dengan pengembangan penyidikan baru dan nilai kerugian negara yang cukup besar, masyarakat Bangkalan kembali menaruh perhatian besar terhadap kinerja kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi daerah.