DPRD Bone Bolango Tindak Lanjuti Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut berlangsung pada Selasa (20/10/2026), mulai pukul 18.00 WITA hingga selesai, di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen perubahan anggaran daerah setelah pemerintah provinsi menyampaikan hasil evaluasinya. DPRD dan TAPD membahas berbagai catatan yang perlu ditindaklanjuti sebelum tahapan penetapan kebijakan anggaran dilanjutkan.

Evaluasi gubernur merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan rancangan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif diperlukan agar setiap hasil evaluasi dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Iklan Sponsor

Jasa Isi Kuesioner Online

Butuh bantuan pengisian kuesioner untuk penelitian, tugas kuliah, atau survei? Kunjungi Kuesioner Online untuk mengetahui layanan yang tersedia.

kuesioneronline.com

Melalui pembahasan tersebut, dokumen Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat diselaraskan dengan catatan evaluasi pemerintah provinsi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan anggaran daerah memiliki dasar hukum yang sesuai sebelum diterapkan.

Koordinasi DPRD dan TAPD turut berperan dalam menjaga ketertiban proses penyusunan anggaran. Selain memastikan kesesuaian regulasi, pembahasan tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Tindak lanjut evaluasi ini menjadi tahapan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mempersiapkan pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Penyesuaian anggaran diharapkan tetap mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.***