DPRD Bone Bolango Dorong Antisipasi Dampak Efisiensi Anggaran bagi PPPK

19/08/2026
|
11.1K views

Kabar Baru, Gorontalo– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengantisipasi sejak dini dampak efisiensi anggaran terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai langkah pencegahan perlu dilakukan agar persoalan kepegawaian tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.

Rakhmatiyah mengatakan pemerintah daerah dan DPRD perlu segera duduk bersama untuk memetakan kondisi fiskal daerah sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi para PPPK.

Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih penting dibandingkan menunggu persoalan muncul sebelum mencari solusi.

“Saya berharap kejadian seperti di Tidore jangan sampai terjadi di Bone Bolango yang sama-sama kita cintai. Pemerintah daerah harus mulai memikirkan strategi sejak sekarang agar persoalan seperti ini bisa dicegah,” ujar Rakhmatiyah, Sabtu (29/8/2026).

Pernyataan itu disampaikan dengan berkaca pada aksi penyampaian aspirasi ASN dan PPPK yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kebijakan kepegawaian.

Sebagai politisi Partai NasDem, Rakhmatiyah mengaku memahami kekhawatiran para pegawai ketika kondisi keuangan daerah mengalami tekanan. Menurutnya, kepastian pekerjaan berkaitan langsung dengan masa depan pegawai dan kesejahteraan keluarganya.

“Kalau melihat alasan mereka turun menyampaikan aspirasi, saya rasa itu sangat masuk akal. Mereka tentu memikirkan masa depan pekerjaan dan keluarganya,” katanya.

Meski demikian, ia berharap PPPK di Bone Bolango tetap mengedepankan dialog apabila menghadapi persoalan terkait kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memberikan ruang bagi pemerintah, DPRD, dan pegawai untuk menemukan solusi bersama tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Aspirasi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik sehingga solusi bisa ditemukan bersama,” ujarnya.

Rakhmatiyah juga meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak menunggu munculnya persoalan sebelum membangun komunikasi dengan DPRD. Pembahasan mengenai dampak efisiensi terhadap kebijakan kepegawaian maupun pelayanan publik, menurutnya, harus dilakukan sejak awal.

“Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama. Jangan menunggu masalah hadir baru mencari solusi. Komunikasi sejak awal jauh lebih penting,” tegasnya.

Ia mengakui kemampuan fiskal Bone Bolango saat ini turut menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi. Namun, kondisi tersebut bukan berarti menutup peluang untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi PPPK.

“Alhamdulillah, kondisi fiskal kita memang mengalami efisiensi. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi terbaik bagi PPPK. Saya yakin selama pemerintah dan DPRD duduk bersama, selalu ada jalan yang bisa diambil tanpa mengorbankan kepentingan para pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Rakhmatiyah.