Diduga Terlibat Jual Beli Titik SPPG, Mahasiswa Madura Jakarta Desak Kejagung Periksa Slamet Ariyadi

Jurnalis: Achmad Salim

Kabar Baru, Jakarta – Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera memanggil dan memeriksa Anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi.

Desakan ini mencuat menyusul beredarnya isu dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah Madura dan sekitarnya yang kini memicu keresahan publik.

Koordinator Lapangan Aksi KMM, Muhammad Imam, menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah konkret.

Menurutnya, Slamet Ariyadi memiliki tanggung jawab moral dan politik sebagai pejabat publik untuk memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik ini tidak berlarut-larut.

“Kejaksaan Agung tidak boleh diam. Kami mendesak agar Slamet Ariyadi segera dipanggil dan diperiksa. Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan pembiaran,” ujar Imam kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Potensi Benturan Kepentingan

Imam juga mengingatkan Kejagung agar tidak ragu dalam menindak pejabat negara.

Ia menilai, lambatnya respons penegak hukum dapat memicu persepsi negatif di masyarakat bahwa ada perlakuan khusus bagi pihak yang memiliki kekuasaan politik.

Lebih lanjut, KMM menyoroti posisi Slamet Ariyadi di parlemen yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

Isu keterlibatan oknum DPR dalam pengaturan proyek terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dinilai sangat mencederai integritas lembaga legislatif.

“DPR memiliki fungsi pengawasan, bukan menjadi pihak yang diduga ikut bermain dalam program yang seharusnya mereka awasi. Jika dugaan itu benar, ada potensi benturan kepentingan yang merusak kepercayaan masyarakat,” lanjut Imam.

Mengakhiri pernyataannya, KMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Mereka menuntut transparansi penuh karena program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara.

KMM menyatakan bahwa tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum di Indonesia.