Demo Kantor DPRD Sultra: Warga Desak Presiden Tegur Dasco Terkait Dugaan Beking Tambang Ilegal

Jurnalis: Joko Prasetyo

Kabar Baru, Kendari – Gelombang protes warga memecah kesunyian Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah terik matahari Kendari.

Sambil membentangkan spanduk putih besar, massa menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menegur Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Mereka menduga politisi senior tersebut menjadi beking aktivitas tambang yang merusak lingkungan di Pulau Kabaena, Sultra.

“Bapak Presiden RI tolong ingatkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diduga beking tambang perusak lingkungan di Pulau Kabaena Sultra TMS,” bunyi tulisan dalam spanduk protes yang dibawa massa aksi.

Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, membeberkan data komprehensif mengenai aktivitas pertambangan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa PT TMS mengantongi kuota ekspor yang sangat fantastis pada tahun 2025 lalu.

“Kuota ekspor PT TMS mencapai 2 juta 150 ribu metrik ton pada 2025. Ini bukan isu main-main,” tegas Hidayat di hadapan para pejabat yang hadir.

Tabrak UU dan Putusan MA

Dalam orasinya, Hidayat mengingatkan semua pihak bahwa Pulau Kabaena merupakan wilayah yang mendapatkan perlindungan penuh dari Negara melalui UU Nomor 1 Tahun 2014.

Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi pertambangan di pulau kecil tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi.

Kekhawatiran masyarakat ini juga sejalan dengan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan data lapangan, PT TMS bersama PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti melakukan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan lindung seluas 147 hektar sejak tahun 2019.

Hidayat pun melayangkan peringatan keras yang ia tujukan langsung kepada jajaran pimpinan daerah, mulai dari Wakil Gubernur, Ketua DPRD, hingga Kapolda Sultra.

“Sampaikan pada Sufmi Dasco, jangan main-main dengan tambang ilegal di Sultra. Sultra ini sudah mau mati orang-orangnya,” ujarnya.

Ia mengancam akan membentuk pansus rakyat dan turun langsung ke Kabaena jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons konkret.

Kapolda Sultra Janji Usut Korupsi

Merespons tuntutan massa, aparat penegak hukum dan perwakilan rakyat langsung memberikan jawaban diplomatis.

Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, berjanji akan mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi besar di Sultra.

Kasus tersebut meliputi pengadaan kapal mewah “Azimut” dan megaproyek Gerbang Toronipa yang menyeret nama mantan gubernur.

“Minggu depan akan ada penetapan tersangka,” janji Irjen Pol. Didik di hadapan perwakilan massa.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, membantah tudingan miring yang menyebut dirinya hanya menjadi ajudan gubernur.

Tariala bersumpah bahwa seluruh keputusan yang lahir di gedung dewan murni merupakan keputusan kolektif demi kepentingan rakyat.

Bobroknya Pendidikan di Sultra

Selain isu lingkungan dan pertambangan, massa aksi juga menyoroti jeritan dari sektor pendidikan di Sulawesi Tenggara.

Perwakilan ASR Sultra, Hasan, memaparkan data mengerikan mengenai keberadaan 2.638 laporan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan sekolah.

Hasan mengkritik keras pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang penuh dengan kecurangan.

“PPDB lewat jendela, lewat plafon, lewat toilet!” seru Hasan dengan nada kecewa.

Menurutnya, komersialisasi pendidikan yang masif ini perlahan membunuh masa depan generasi muda di Sultra.

Meskipun audiensi kali ini belum menghasilkan keputusan final, aliansi masyarakat menegaskan tidak akan pernah berhenti berjuang.

Mereka berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar dan data yang lebih tajam sampai tuntutan mereka terpenuhi.