Skandal BRI Sumenep Makin Panas, Aktivis Desak APH Periksa Pimpinan Cabang

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Sumenep – Skandal dugaan penipuan dan penyalahgunaan jabatan di tubuh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep terus bergulir dan kini memasuki babak baru.

Desakan tidak lagi hanya menyasar oknum pelaksana di lapangan, tetapi juga mengarah ke pucuk pimpinan kantor cabang yang diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam praktik bermasalah tersebut.

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Madura (AP2M), Doni Yusuf Bagaskara, secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan dan memeriksa dugaan keterlibatan Pimpinan Kantor Cabang BRI Sumenep.

Menurut Doni, kasus ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian serius, bahkan berpotensi adanya pembiaran dari level pimpinan.

“Kasus ini tidak bisa dilihat sebagai ulah oknum semata. Kami menduga ada keterlibatan atau setidaknya pembiaran dari pimpinan cabang. Karena secara sistem, tidak mungkin praktik seperti ini berjalan tanpa sepengetahuan atasan,” tegas Doni.

Ia menilai, jika benar terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, maka pimpinan cabang memiliki tanggung jawab penuh, baik secara administratif, moral dan hukum.

“Kami mendesak APH untuk segera memanggil dan memeriksa Pimpinan Kantor Cabang BRI Sumenep. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua pihak yang terlibat harus diusut tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Doni juga menyoroti belum adanya langkah tegas dari manajemen BRI dalam menghentikan dugaan pelanggaran yang terjadi, meski laporan dan bukti telah lama beredar.

“Kalau memang BRI serius menjaga integritas, seharusnya sejak awal sudah ada tindakan tegas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seolah ada pembiaran. Ini yang membuat publik curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus ini,” ujarnya.

Desakan AP2M ini semakin memperkuat tekanan publik terhadap Bank Rakyat Indonesia, khususnya BRI Cabang Sumenep, untuk segera membuka secara transparan penanganan kasus tersebut dan tidak melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin gelombang aksi dan tekanan publik akan semakin meluas, menyeret kasus ini ke ranah hukum yang lebih besar dan berpotensi mengguncang reputasi institusi perbankan milik negara tersebut.