Aktivis Kecam Eri Cahyadi, Penggusuran PKL Dinilai Tak Adil dan Timpang

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabar Baru, Surabaya – Gelombang penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belakangan marak terjadi di Kota Surabaya menuai kritik tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar penertiban, melainkan berpotensi menjadi bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi masyarakat kecil.

Aktivis mahasiswa Surabaya, Ali Wafa, menilai langkah pemerintah kota terlalu tergesa dan minim solusi. Menurutnya, penertiban yang dilakukan tanpa menyediakan lokasi alternatif justru memperlihatkan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan.

“Penggusuran ini bukan hanya soal ketertiban kota, tapi soal keberlangsungan hidup. Ketika negara hadir hanya untuk menggusur tanpa memberi jalan keluar, di situ letak persoalan utamanya,” ujarnya.

Ali Wafa mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, tekanan terhadap masyarakat kecil semakin terasa. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja membuat sektor informal seperti PKL menjadi tumpuan utama. Namun ironisnya, sektor ini justru menjadi sasaran utama penertiban.

“Penggusuran tanpa pendekatan dialogis dan solusi hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pemkot jangan hanya sekadar mengedepankan aspek estetika dan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial,” jelasnya.

“Ada banyak kebutuhan tanggungan keluarga, yang harus mereka topang,” tegas mantan ketua PMII Surabaya tersebut.

Wafa juga menyoroti pola kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Ia mempertanyakan keberanian aparat dalam menindak pelanggaran oleh pelaku usaha besar yang juga kerap mengabaikan aturan.

“Kalau bicara penegakan aturan, harusnya adil. Jangan hanya PKL yang ditindak, sementara pelanggaran oleh usaha besar atau tempat hiburan terkesan dibiarkan,” ungkapnya.