Sahabat KPK Laporkan Dugaan Lonjakan Kekayaan Tak Wajar Bupati Natuna ke KPK

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Sahabat KPK melaporkan dugaan ketidakwajaran peningkatan harta kekayaan Bupati Natuna kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut didasarkan pada hasil analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam periode tertentu.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Ketua Sahabat KPK, Novan Ermawan, mengatakan kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi sebagai kepala daerah.

Ia menegaskan laporan ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

“Kami melihat adanya indikasi kenaikan harta yang tidak wajar. Karena itu, kami meminta KPK segera melakukan klarifikasi, penyelidikan, dan jika diperlukan penyidikan,” ujar Novan.

Menurut Sahabat KPK, lonjakan kekayaan tersebut patut diduga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan wewenang, penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan, hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Secara hukum, apabila terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, pihak terkait berpotensi dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3.

Selain itu, ketentuan Pasal 12B terkait gratifikasi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dapat dikenakan apabila ditemukan indikasi penyamaran aset.

Sahabat KPK mendesak KPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap LHKPN Bupati Natuna, memanggil pihak terkait, serta menelusuri aliran dana dan aset yang dinilai tidak wajar. Mereka juga meminta agar proses penanganan perkara disampaikan secara transparan kepada publik.

Novan menegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap kepala daerah.

“Setiap rupiah kekayaan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” katanya.