Aktivis Tagih Nyali KPK, Dugaan TPPU dan Gurita Bisnis Rokok Ilegal Haji Mukmin Harus Dibongkar

Jurnalis: Muhammad Oby
Kabarbaru, Sumenep – Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa H. Mukmin kian menguat. Sejumlah aktivis menilai, aparat penegak hukum tidak boleh berdiam diri di tengah mencuatnya dugaan praktik rokok ilegal dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Jawa Timur.
Isu ini dinilai serius karena berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Selain itu, muncul kecurigaan adanya jaringan terorganisir yang menopang praktik tersebut. Tekanan publik pun mulai diarahkan langsung kepada KPK agar segera bertindak.
Aktivis menilai, langkah pemeriksaan terhadap H. Mukmin menjadi pintu masuk untuk mengurai dugaan jaringan yang lebih luas. Mereka menyebut, praktik distribusi rokok ilegal yang masif tidak mungkin berjalan tanpa sistem yang rapi dan terkoordinasi.
Dugaan ini juga diperkuat dengan peredaran produk yang disebut telah menjangkau lintas wilayah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait siapa saja pihak yang terlibat.
“Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa H. Mukmin. Jangan sampai kasus sebesar ini justru didiamkan,” tegas aktivis Zein.
Tak hanya itu, sorotan juga diarahkan pada dugaan ekspansi bisnis di berbagai sektor yang dinilai tidak wajar. Sejumlah usaha disebut berkembang pesat dalam waktu singkat, mulai dari perusahaan hingga sektor ritel dan jasa.
Aktivis menduga, ada aliran dana yang perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan sumbernya. Pola ini kerap dikaitkan dengan praktik pencucian uang yang terstruktur.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak diperiksa. Ini menyangkut kepentingan negara,” lanjut Zein.
Selain pemeriksaan individu, KPK juga didorong untuk menelusuri seluruh entitas bisnis yang diduga berkaitan. Aktivis menilai, pendekatan parsial tidak akan mampu mengungkap keseluruhan jaringan.
Oleh karena itu, investigasi menyeluruh dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Transparansi dan keberanian aparat penegak hukum menjadi sorotan utama dalam kasus ini.
“KPK harus berani membongkar sampai ke akar. Jangan berhenti pada satu nama saja, karena kami menduga ada jaringan besar di belakangnya,” ujar Zein.
Di sisi lain, aktivis juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang mencoba menghambat proses hukum.
Dugaan keterlibatan oknum tertentu disebut menjadi salah satu faktor yang membuat kasus ini belum terungkap. Karena itu, KPK diminta tidak ragu menggunakan kewenangannya secara maksimal.
“Jika ada pihak yang tidak kooperatif, kami mendorong KPK untuk mengambil langkah tegas, termasuk upaya paksa. Hukum tidak boleh kalah oleh kekuatan apa pun,” pungkas Zein.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Daily Jogja
Jalan Rakyat
Idealita News
AYO Nusantara
Seedbacklink

