Polri Didesak Segera Audit Aliran Dana George Soros ke Rekening LSM Indonesia

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Jakarta – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mendesak Polri segera melakukan audit forensik terhadap dugaan aliran dana asing dari miliarder George Soros ke sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal.

Langkah ini ia nilai krusial untuk melindungi kedaulatan demokrasi Indonesia dari intervensi luar negeri.

Zulhamdi melontarkan desakan tersebut setelah mencermati informasi viral mengenai jejaring pendanaan Open Society Foundations milik Soros yang mengalir ke organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Ia menyebut skala pendanaan yang mencapai jutaan Dolar AS tersebut berpotensi mendistorsi arah politik nasional tanpa transparansi yang memadai.

Intervensi Lewat Kekuatan Finansial

Zulhamdi mengaitkan fenomena ini dengan laporan internasional, seperti dari The Sunday Guardian, yang membedah pola intervensi melalui kekuatan finansial (financial leverage) untuk skema pergantian rezim.

Menurutnya, ketergantungan LSM lokal pada dana George Soros dapat menggeser orientasi gerakan aktivis dari kepentingan rakyat menuju agenda aktor eksternal.

“Ini bukan lagi isu kecil. Ketika ada indikasi aliran dana besar dari George Soros masuk ke ruang sipil tanpa pengawasan ketat, maka potensi distorsi demokrasi menjadi nyata. Polri harus segera melakukan audit menyeluruh,” ujar Zulhamdi dalam keterangan resminya.

Audit untuk Hindari Peradilan Opini

Dalam diskursus publik, beberapa lembaga seperti Kurawal Foundation kerap terseret dalam pusaran pendanaan internasional tersebut.

Namun, Zulhamdi menegaskan bahwa keterlibatan lembaga tersebut harus diuji melalui verifikasi hukum oleh Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), bukan sekadar penghakiman massa.

“Justru dengan audit resmi, akan ada kejelasan mana yang sesuai aturan dan mana yang menyimpang. Langkah ini penting agar tidak terjadi trial by opinion. Kita harus memastikan demokrasi kita tetap bersih, independen, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegas Zulhamdi kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Sabtu (28/03/2026).

Kemandirian Gerakan Masyarakat Sipil

Zulhamdi menekankan bahwa desakan audit ini bukan untuk membatasi kebebasan sipil, melainkan mekanisme perlindungan kedaulatan.

Ia khawatir tanpa transparansi, opini publik dapat diarahkan dan tekanan politik bisa direkayasa oleh pihak luar melalui tangan-tangan aktivis lokal yang didanai asing.

“Demokrasi yang sehat harus berdiri di atas kemandirian. Jika pembiayaan gerakan aktivis ini tidak transparan dan sarat kepentingan asing, maka proses demokrasi bisa terdistorsi,” pungkasnya.

Ia menuntut negara hadir guna memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan dalam koridor hukum Indonesia.