Senator ARK Interupsi Paripurna, Soroti Masalah Koperasi Desa Merah Putih

15/01/2026 - 08:15
|
Subscribe

Senator ARK Desak Hentikan Izin Investasi Demi Selamatkan Hutan Papua.

Kabar Baru, Jakarta – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustinus R. Kambuaya (ARK), melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Selasa (14/1/2026), untuk menyoroti persoalan krusial dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam interupsinya, ARK menyampaikan bahwa hasil pemantauan, penyerapan aspirasi, serta fungsi pengawasan yang dilakukannya di daerah menemukan adanya kesulitan serius dalam pelaksanaan program KDMP, khususnya terkait skema pembiayaan.

Menurut senator yang akrab disapa ARK itu, Dana Desa telah digunakan untuk keperluan administrasi dan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, namun hingga saat ini koperasi tersebut belum berjalan secara efektif.

“Dana Desa sudah dipakai untuk persiapan administrasi Koperasi Desa Merah Putih, tetapi sampai sekarang KDMP belum berjalan. Ini menimbulkan persoalan serius di desa,” ujar ARK dalam sidang.

Di sisi lain, ARK menyoroti dampak langsung terhadap program prioritas desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa. Ia menyebut, sejumlah program pembangunan terpaksa dibatalkan, termasuk pembangunan rumah masyarakat.

“Banyak rumah warga sudah dibongkar karena anggarannya dialihkan. Di Papua, kondisi ini sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial antarwarga, karena ada yang tidak bisa melanjutkan pembangunan rumahnya,” tegasnya.

ARK menambahkan, bukan hanya program perumahan yang terdampak, tetapi juga berbagai program desa lainnya yang terpaksa dihentikan akibat keterbatasan anggaran.

Ia pun membandingkan dengan program dari kementerian lain yang umumnya menggunakan anggaran khusus dari kementerian masing-masing, bukan mengambil dari Dana Desa.

“Seharusnya Dana Desa dipisahkan dari anggaran Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah perlu menganggarkan dana khusus untuk KDMP tanpa menggerus anggaran desa,” kata ARK.

Sebagai alternatif, ARK menyarankan agar pemerintah menambah alokasi Dana Desa, sehingga dapat digunakan secara bersamaan untuk pembangunan desa dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa KDMP merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah digaungkan sejak masa kampanye Pilpres 2024.

“Program ini sangat baik dan menjadi primadona. Namun sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjalankannya. Skema pembiayaan dan mekanisme kerja harus diperjelas,” ujarnya.

ARK berharap pemerintah segera melakukan klarifikasi dan penataan ulang kebijakan agar Program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal tanpa saling melemahkan program lintas kementerian, khususnya di tingkat desa.

“Harapan kami, ini segera diclearkan agar semua program bisa berjalan seimbang dan saling menguatkan,” pungkas ARK.