Beritabaru.co
Beritautama.co
Serikatnews.com
Suaratime.com
Kabartren.com
Sabdaguru.com
Dailynusantara.com
Portaldemokrasi.com
Seedbacklink.com
DPRD Kota Sorong Tinjau Langsung Aksi Protes PPDB di SMP Negeri 6, Gelar Rapat Pemanggilan Pihak Terkait Besok
- 25/06/2025 - 16:40
- |
- Subscribe
Jurnalis: Zuhri
Kabar Baru, Sorong – Sejumlah Anggota DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan lapangan ke SMP Negeri 6 Kota Sorong pada Rabu (25/6/2025) Siang.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri didampingi Ketua Komisi I, Iqbal Arsyad Arfan dan beberapa anggota dewan lainnya, guna menindaklanjuti aksi protes dari calon wali murid terkait hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Protes yang dilakukan oleh sejumlah orang tua murid tersebut menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses seleksi PPDB di sekolah tersebut.
Salah satu calon wali murid menyampaikan keberatan karena adiknya yang berdomisili sangat dekat dengan sekolah justru tidak lolos dalam jalur zonasi.
“Kami datang untuk mempertanyakan transparansi dalam proses seleksi. Jarak rumah kami sangat dekat dengan sekolah, tapi justru anak kami tidak diterima. Kami curiga ada permainan dalam proses ini,” ujar salah satu orang tua murid yang ikut dalam aksi protes.
Namun, dalam pertemuan langsung yang digelar di lingkungan sekolah tersebut, belum ditemukan titik temu antara pihak wali murid dan pihak sekolah maupun panitia pelaksana PPDB.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius.
DPRD Kota Sorong berencana menggelar rapat pada Kamis (26/6/2025) di Kantor DPRD dengan agenda memanggil seluruh pihak terkait, baik panitia PPDB, pihak sekolah, maupun perwakilan wali murid.
“Karena belum ada penyelesaian di lapangan, kami akan undang semua pihak besok untuk klarifikasi secara terbuka di kantor DPRD. Tujuannya agar ada transparansi dan keadilan bagi semua calon siswa,” ujar Michael Ricky Taneri
Pihak DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pendidikan yang adil, transparan, dan tidak mencederai semangat pemerataan pendidikan di Kota Sorong, khususnya dalam proses penerimaan siswa baru.
