Zulfikar Arse Sadikin Sukses Terpilih Jadi Presidium MN KAHMI 2022-2027

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si yang sering disapa Bang Zul, Anggota DPR-RI Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo), terpilih sebagai Presidium MN KAHMI 2022-2027 hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-XI KAHMI di Palu tanggal 24 – 28 November 2022.

Sebagaimana diketahui, salah satu agenda Munas adalah memilih 9 presidium dan telah terpilih antara lain: Ahmad Doli Kurnia (Golkar) dengan 417 suara; Ahmad Yohan (PAN) 343 suara; Herman Khaeron (Demokrat) 318 suara,;Saan Mustopa (Nasdem) 316 suara; M. Rifqinizamy Karsayuda (PDIP) 311 suara; Abdullah Puteh (anggota DPD dari Aceh) 295 suara; Romo H.R. Muhammad Syafii (Gerindra) 290 suara; Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) 284 suara; dan Sutomo 278 suara.

“Munas ini menjadikan KAHMI sebagai barometer nasional dalam berorganisasi, karena Munas berjalan dengan lancer, tertib, dan tidak ada sama sekali kericuhan yang terjadi. Saya yakin, kedepan kontribusi KAHMI akan semakin besar membangun peradaban islam yang lebih baik di negeri ini” ujar alumnus UGM ini.

“Dibutuhkan pola pokir dan sikap terbuka yang bisa menerima perbedaan. Siapapun bisa menjadi apapun dan kedepan kemajuan bangsa ini membutuhkan keterlibatan kolaborasi semua pihak. Misi yang diemban KAHMI adalah mendidik, memberdayakan, mendistribusikan dan merekomendasikan” lanjut Zulfikar.

Zulfikar berharap kedepan agar KAHMI berperan serta dalam pembangunan nasional lewat kader pada bidang pemerintahan, birokrasi, bisnis dan civil society, KAHMI juga memberi akses kepada akses yang memiliki kader-kader berkualitas dan kompetensi untuk menjalankannya.

Dengan kematangannya dalam ber-HMI, Bang Zul diprediksi banyak pihak akan membawa KAHMI ke-era kejayaan dimasa mendatang. Pengalamannya sebagai Ketua Komisariat FISIPOL UGM, Ketua Umum HMI Cabang Bulak Sumur hingga pengurus PB HMI menjadi bukti.

Saat ini Zulfikar Arse Sadikir bertugas sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keungan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan yang bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / (BAPPENAS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, juga Sekretariat Jenderal BPK, Bank Indonesia (BI), Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (Privatisasi).