TKD Bone Bolango Dipangkas Rp 95,9 M, Waka Pedro: BANGGAR dan TAPD Prioritaskan Belanja Wajib

Jurnalis: Redaksi Kabarbaru

Kabar Baru, Bone Bolango – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2026 menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp 95,9 Miliar. Kondisi ini memaksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bolango dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pembahasan intensif dan penyesuaian.

Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Mengatakan dalam Pembahasan anggaran telah Sepakat Banggar ( Badan Anggaran) DPRD Bone Bolango dan TAPD untuk lebih cermat dan selektif dalam mengalokasikan anggaran yang Menjadi, prioritas utama harus diberikan pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

“Dengan adanya pemangkasan TKD ini, kita harus lebih realistis dalam menyusun RAPBD. Alokasikan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji pegawai, operasional pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Waka Pedro.

Selain itu, Waka Pedro juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah berjalan

“Kita harus kreatif dan inovatif dalam mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini. Optimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP), serta memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain yang tidak membebani APBD,” imbuhnya.

Proses pendalaman RAPBD 2026 akan terus dilakukan secara maraton oleh Banggar DPRD dan TAPD Bone Bolango. Diharapkan, RAPBD yang dihasilkan nantinya tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, meskipun di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menggali potensi-potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.