Perang Tanpa Akhir di Timur Tengah: Ketika Nyawa Warga Sipil Menjadi Taruhan Ambisi Politik

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Surabaya – Ketika perdamaian menjadi sesuatu yang mahal, nyawa manusia kerap menjadi taruhan. Dalam banyak konflik bersenjata di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah, masyarakat sipil sering kali menjadi korban paling rentan dari pertarungan kepentingan politik dan militer negara-negara yang terlibat.

Peneliti Pusat Kajian Legislasi (Puskolegis) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Moh. Helmi Affan Abrori, menilai bahwa konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut menunjukkan betapa perdamaian semakin sulit dicapai ketika ambisi politik dan kepentingan geopolitik saling bertabrakan.

Menurut Helmi, sejak pecahnya konflik besar di Gaza pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan eskalasi kekerasan yang menimbulkan korban besar di kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan militer yang terus terjadi membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen dunia internasional terhadap perlindungan kemanusiaan.

“Ketika perang terus berlangsung, yang paling menderita adalah masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya. Mereka kehilangan keluarga, rumah, bahkan masa depan,” ujar Jum’at (6/3).

Helmi, yang juga mahasiswa semester 4 Program Studi Hukum Pidana Islam.

Ia menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah bukan hanya terjadi di satu wilayah. Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan tersebut kerap dilanda peperangan, mulai dari Suriah, Irak, Yaman, hingga konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Situasi semakin memanas ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali meningkat. Pada akhir Februari 2026, serangan militer gabungan yang disebut Operation Lion’s Roar dilaporkan menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Salah satu serangan bahkan mengenai sebuah sekolah dasar putri di Minab yang menyebabkan puluhan siswa meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Puncak eskalasi konflik tersebut ditandai dengan meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang kemudian memicu respons militer dari Iran terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah serta beberapa wilayah di Israel.

Menurut Helmi, peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana konflik geopolitik berpotensi meluas dan menyeret banyak negara ke dalam ketegangan yang lebih besar.

“Ketika konflik melibatkan negara-negara besar dan kawasan strategis seperti Timur Tengah, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah tersebut, tetapi juga bisa memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik global,” katanya.

Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah gangguan terhadap jalur perdagangan energi dunia. Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting distribusi sekitar 20 persen minyak dunia, berada di kawasan yang kini menjadi pusat ketegangan.

Jika konflik terus meningkat, kata Helmi, bukan tidak mungkin harga minyak dunia melonjak dan memicu ketidakstabilan ekonomi global.

Namun demikian, Helmi menilai bahwa perdebatan tentang konflik sering kali terjebak pada pertanyaan siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih berhak membalas serangan. Padahal, perspektif semacam itu justru mengaburkan persoalan utama, yakni penderitaan masyarakat sipil.

“Bahasa politik sering kali terdengar rapi dengan istilah seperti operasi militer atau langkah preventif. Tetapi di lapangan, yang terjadi adalah kehancuran rumah, lumpuhnya rumah sakit, dan hilangnya nyawa manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kemenangan moral dalam perang yang dibangun di atas penderitaan masyarakat sipil. Kekuatan militer mungkin mampu menguasai wilayah, tetapi tidak pernah dapat membangun legitimasi kemanusiaan.

Helmi juga mengkritik sikap dunia internasional yang kerap dianggap menerapkan standar ganda dalam merespons konflik bersenjata. Banyak negara, menurutnya, bersuara keras mengenai pelanggaran hak asasi manusia ketika terjadi di wilayah tertentu, tetapi cenderung diam ketika pelanggaran dilakukan oleh sekutu strategisnya.

Padahal, dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional merupakan tujuan utama organisasi tersebut. Setiap negara juga diwajibkan menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai.

“Ketika kecaman terhadap pelanggaran kemanusiaan dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap hukum internasional, tetapi juga fondasi moral tata dunia,” kata Helmi.

Sebagai solusi, Helmi menilai bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah de-eskalasi konflik secara nyata. Artinya, semua pihak perlu menahan diri dari serangan lanjutan serta membuka ruang negosiasi yang serius agar konflik tidak terus meluas.

Selain itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap situasi konflik. Rumah sakit, sekolah, tempat pengungsian, serta fasilitas umum harus dijamin keamanannya dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Di sisi lain, jalur bantuan kemanusiaan juga harus dibuka agar masyarakat yang terdampak perang dapat memperoleh akses terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, serta layanan kesehatan.

“De-eskalasi konflik dan perlindungan warga sipil harus berjalan bersamaan. Tanpa penghentian eskalasi, penderitaan akan terus berlanjut. Tetapi tanpa perlindungan terhadap warga sipil, jeda konflik hanya akan menjadi waktu tunggu sebelum kekerasan kembali terjadi,” ujarnya.

Helmi menegaskan bahwa pada akhirnya, konflik apa pun harus dilihat dari perspektif kemanusiaan. Sebab di balik setiap statistik korban perang, selalu ada manusia yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan.

“Perdamaian bukan hanya soal kesepakatan politik, tetapi juga soal menyelamatkan kehidupan manusia. Tanpa itu, perang hanya akan meninggalkan luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” pungkasnya. (Red)