Pengamat Politik Soroti Tantangan Berat Struktur Baru PDIP Sumenep

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep — Pengamat politik Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili menyoroti kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep pasca Konferensi Cabang (Konfercab) di Surabaya, Sabtu (20/12).

Menurut Wilda, restrukturisasi dalam organisasi politik merupakan hal wajar untuk menjaga vitalitas partai.

“Dalam organisasi, restrukturisasi itu bagian dari penyegaran. Biasanya dilakukan besar-besaran ketika target politik tidak tercapai,” ujar Wilda, Senin (22/12).

Meski demikian, ia menyoroti capaian PDIP Sumenep pada Pemilu 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan.

Dari sebelumnya hanya meraih 5 kursi DPRD pada Pemilu 2019, PDIP berhasil melonjak menjadi 11 kursi. Bahkan mempertahankan kemenangan di Pilkada.

Menurut Wilda, capaian tersebut menandakan kepemimpinan dan kerja kolektif organisasi berjalan cukup efektif.

“Keberhasilan ini tidak bisa diklaim sebagai prestasi satu orang. Itu hasil kerja organisasi dan seluruh jajaran kepengurusan. Dalam kondisi seperti ini, biasanya perubahan struktur tidak dilakukan secara ekstrem,” jelasnya.

Terkait tidak tercapainya target 13 kursi DPRD pada Pemilu lalu, ia meminta hal tersebut disikapi secara proporsional.

Menurutnya, capaian politik tidak hanya diukur dari target ideal, tetapi juga dari tren peningkatan dibanding periode sebelumnya.

“Kalau targetnya 13 tapi tercapai 11, memang belum optimal. Tapi lonjakan dari 5 ke 11 kursi itu peningkatan sekitar 60–70 persen. Secara politik, itu capaian keren,” katanya.

Ia juga membandingkan kekuatan PDIP dengan partai-partai lama di Sumenep yang memiliki basis massa mapan.

Menurutnya, hingga kini tidak ada satu pun partai yang benar-benar mendominasi parlemen secara mutlak.

“Menambah kursi di periode berikutnya tentu jauh lebih berat. Kalau kepengurusan baru masih bisa menambah kursi lagi, itu sudah tergolong berhasil,” tambahnya.

Lebih jauh, Wilda mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan politik. Dominasi yang terlalu besar, menurutnya, berpotensi memicu konflik internal dan melemahkan kualitas demokrasi lokal.

“Yang terpenting ke depan adalah keputusan strategis. Kader-kader yang berkontribusi signifikan, terutama yang masih muda, perlu dirawat dan diberi ruang. Minimal ada peningkatan kursi, tapi tidak perlu sampai terlalu dominan,” pungkasnya.