Pendapatan Daerah Belum Bergerak, Sofyan Wahidji Dorong Optimalisasi PAD Bone Bolango

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Wahidji, mendorong Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dinilai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Sofyan dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD Bone Bolango, Selasa (3/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Sofyan menyoroti struktur pendapatan daerah yang dipaparkan Sekretaris Daerah bersama jajaran Badan Keuangan Daerah. Ia menilai sejumlah komponen pendapatan, terutama pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masih menunjukkan kecenderungan stagnan.

Menurutnya, target pendapatan yang disusun belum mencerminkan adanya inovasi maupun langkah konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan capaian tahun sebelumnya dalam menetapkan target PAD. Sebaliknya, diperlukan evaluasi dan terobosan baru untuk menggali potensi pendapatan yang masih bisa dikembangkan.

“Kondisi ini menunjukkan minimnya peningkatan kinerja OPD penghasil. Target PAD seolah hanya disalin ulang (copy-paste) tanpa terobosan baru untuk mendongkrak penerimaan daerah,” tegas Sofyan.

Selain itu, Sofyan turut menyoroti penyesuaian target pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Ia memahami bahwa penurunan proyeksi tersebut merupakan dampak rasionalisasi setelah adanya evaluasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap target pendapatan yang sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan berisiko tidak tercapai.

Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian target tersebut tidak membuat pemerintah daerah kehilangan semangat untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran belanja penunjang operasional bagi OPD yang bertanggung jawab mengelola pendapatan.

Sofyan menegaskan, penggunaan anggaran tersebut harus memberikan hasil yang terukur dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan kas daerah.

“Anggaran belanja penunjang operasional yang dikucurkan ke OPD pengelola pendapatan harus berbanding lurus dengan hasil. Dana yang diberikan wajib menghasilkan dorongan nyata terhadap optimalisasi penerimaan kas daerah, bukan sekadar habis tanpa dampak,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap kinerja OPD penghasil. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana potensi pendapatan telah dimanfaatkan serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan daerah.

Sofyan berharap, melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah dapat menyusun strategi peningkatan PAD yang lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Bone Bolango, sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih memadai untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, target pendapatan dalam APBD 2027 tidak sekadar menjadi angka perencanaan, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dan tanggung jawab OPD dalam merealisasikannya.