Para Menteri Berbeda Penjelasan Soal Tambang Nikel Raja Ampat, Senator ARK Minta Presiden Ambil Alih Dan Tutup.

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Perbedaan pernyataan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu kebingungan publik.

Senator asal Papua Barat Daya, Agustinus R Kambuaya (ARK), mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dan mengambil alih penanganan persoalan ini.

Dalam kunjungan ke Sorong dan Pulau Gag pada Jumat, 7 Juni 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan nikel.

Bahkan, ia menyebut informasi yang beredar terkait kerusakan lingkungan sebagai hoaks.

Namun, hanya sehari berselang, Minggu 8 Juni 2025, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mengeluarkan pernyataan tegas bahwa terdapat pelanggaran lingkungan serius oleh tiga perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.

Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketidaksinkronan pernyataan dua menteri tersebut menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Papua Barat Daya dan publik nasional.

Senator ARK menilai, ketidakharmonisan antarpejabat negara dalam menyampaikan data dan kebijakan menunjukkan lemahnya koordinasi serta potensi konflik kepentingan dalam tata kelola pertambangan di kawasan konservasi dan geopark wisata dunia seperti Raja Ampat.

“Seharusnya, sebelum melakukan kunjungan, para menteri duduk bersama dan membicarakan persoalan ini secara menyeluruh dari semua aspek. Ini justru menimbulkan kebingungan publik. Pemerintah daerah pun ikut menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan masyarakat,” kata Senator ARK dalam kepada Kabarbaru.co, Minggu (8/6/2025).

Menurut ARK, Menteri ESDM hanya berbicara mengenai PT Gag Nikel, anak perusahaan BUMN Antam, sementara kerusakan lingkungan yang disoroti Menteri LHK diduga melibatkan empat hingga lima perusahaan lain di luar Gag Nikel.

“Ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu narasi tunggal dari pemerintah pusat soal masalah tambang di Raja Ampat. Jika dibiarkan, ini bisa merusak kepercayaan publik dan memperburuk kerusakan lingkungan,” tegas ARK.

Senator ARK pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan lingkungan di kawasan Raja Ampat, termasuk mempertimbangkan opsi penutupan permanen terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang terbukti melanggar.

“Geopark Raja Ampat adalah warisan dunia. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek menghancurkan masa depan lingkungan dan pariwisata daerah,” pungkasnya.