Oknum Panitia Tak Netral, Kongres XIX IPPNU Tuai Kecaman

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta –Kongres XIX IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama) yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (12/8/2022) hingga hari ini menuai kecaman dari berbagai pihak.

Hal ini dipicu oleh oknum panitia yang diduga bersikap tidak netral dalam proses kongres berlangsung. Oknum panitia ini dinilai menciderai aturan kongres dan organisasi.

Salah satu peserta penuh, Novi Dwi, menyayangkan atas kejadian tersebut. Pasalnya forum persidangan Kongres berjalan tidak pada jalur normal dimana situasi forum berjalan tidak kondusif.

“Para Pimpinan sidang selalu menunjuk dan memberikan putusan pada beberapa orang saja. Mereka tidak melibatkan dan mendengarkan suara dari setiap anggota sidang,” kata Novi, yang juga Ketua Cabang IPPNU Kota Mojokerto.

“Para pimpinan sidang seolah-olah membaca tata tertib persidangan untuk menata dan menertibkan jalannya persidangan sehingga hak bersuara kita tereduksi oleh sistem yang mengarahkan pada calon ketua umum tertentu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Novi menemukan praktik kecurangan dan keberpihakan sistematik yang melibatkan oknum panitia. Kecurangan lain yang terdapat pada Kongres XIX ini terdapat pada sistem registrasi. Proses registrasi yang semula digunakan untuk memastikan para peserta, telah dicemari oleh kepentingan panitia

“Ada beberapa cabang yang sempat terlihat protes karena ID card-nya ditahan oleh oknum tim sukses calon. Padahal mereka memiliki hak suara penuh. Tak hanya itu, beberapa peserta Kongres tidak sesuai dengan nama orang, cabang/wilayah asal,” ungkapnya.

Dengan demikian, forum persidangan tidak diisi oleh peserta penuh. Kecurangan ini juga dikuatkan dengan kejanggalan pada saat proses verifikasi yang tidak dilakukan dengan verifikasi lengkap dan transparan.

Menurut Novi, kekuasaan adalah sistem yang memiliki hak dalam menggelar acara kongres ini. Namun, hal fundamental yang harus bisa dipegang ialah tidak melakukan sikap diskriminatif terhadap setiap peserta.

Penyebab utama mengenai keberpihakan panitia pusat disinyalir kuat mengarah pada penyusunan strategi untuk melancarkan calon yang mereka usung, yakni Whasfi Velasufah.

“Ini adalah instrumen yang mereka gunakan dalam membatasi para calon ketua umum lain. Sistem lain yang digunakan oleh pimpinan pusat ialah dengan membuat skema pencalonan itu tertutup dan membungkam setiap kader IPPNU. Penekanan juga dilakukan kepada wilayah dan beberapa cabang agar berpihak pada satu kandidat tersebut,” bebernya.

Pihaknya menuntut panitia bersikap netral dan tidak berpihak pada calon tertentu dengan cara tak beradab. IPPNU adalah organisasi pelajar NU yang mengedepankan asas demokrasi santun dan beradab.

Jika keberpihakan panitia pada Kongres XIX IPPNU ini tidak dihentikan, pihaknya bersama pimpinan cabang dari kota/kabupaten lainnya sepakat untuk menggelar kongres tandingan secepatnya. (*)