KPN Desak Kejagung Periksa Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam Dugaan Korupsi MBG

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jakarta – Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik. Pengajuan status justice collaborator (JC) oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dinilai dapat membuka fakta baru terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program prioritas pemerintah tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Sony mengaku telah menyampaikan keterangan kepada penyidik mengenai dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia juga membantah tudingan sebagai pihak yang mengendalikan skema tersebut dan menyebut adanya tekanan dari sejumlah pihak yang memiliki pengaruh dalam tata kelola program MBG.

Menanggapi perkembangan kasus itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta Kejaksaan Agung melakukan pengusutan secara menyeluruh. Menurutnya, dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN menunjukkan indikasi penyimpangan yang tidak dilakukan secara individu.

“Operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap lembaga yang dianggap powerful seperti Badan Gizi Nasional ini harus dilakukan secara total dan mendetail. Publik melihat ada potensi uang negara dalam jumlah fantastis yang dikorupsi melalui penyalahgunaan kewenangan berlebihan yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Adib dalam keterangannya.

Adib juga menyoroti aspek pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai Kejaksaan Agung perlu mendalami peran seluruh pihak yang memiliki kewenangan koordinasi dan pengendalian program, termasuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

“Sangat wajar jika publik mempertanyakan fungsi pengawasan Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG. Oleh karena itu, demi asas keadilan dan tuntutan publik untuk evaluasi total, Kejaksaan Agung wajib memeriksa Menko Pangan Zulkifli Hasan,” tegasnya.

Menurut Adib, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada level pejabat teknis semata. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam penyimpangan program MBG, termasuk aktor yang berada di balik pengambilan keputusan strategis.

Ia menegaskan publik kini menanti keberanian Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas tanpa pandang bulu.