Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB PMII Dukung Pemagangan Nasional Berkeadilan

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Muhammad Razik Ilham, menyatakan dukungan terhadap program pemagangan kerja nasional yang diinisiasi pemerintah. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda di Indonesia.

Namun, Razik menegaskan bahwa dukungan PB PMII tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan sosial, perlindungan pekerja, serta jaminan karir yang jelas bagi peserta magang.

“PB PMII mendukung penuh program pemagangan kerja, tetapi pelaksanaannya harus inklusif, adil, dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. Kuota pemagangan perlu diperluas seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia,” ujar Razik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).

Razik juga menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi dalam proses rekrutmen peserta magang, baik berdasarkan status sosial, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja. Ia menilai bahwa kesempatan magang seharusnya terbuka bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

“Magang jangan hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu. Semua anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di dunia kerja,” tegasnya.

Selain itu, PB PMII menyoroti lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan program pemagangan, terutama terkait dengan pemberian upah, jenis pekerjaan, perlindungan sosial dan kesehatan, serta pendampingan selama masa magang. Razik mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, program ini berisiko berubah menjadi bentuk “perbudakan modern”.

“Masih banyak peserta magang yang diberi pekerjaan kasar tanpa upah yang layak dan tanpa perlindungan sosial. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Magang bukan ajang eksploitasi tenaga muda,” tegasnya lagi.

Razik juga menilai bahwa program pemagangan harus memberikan arah karir yang jelas bagi pesertanya. Ia menegaskan bahwa magang seharusnya tidak berhenti pada status sementara, tetapi menjadi batu loncatan menuju pekerjaan tetap.

“Magang seharusnya menjadi jalan awal menuju karir tetap. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan ada jalur transisi dari magang ke status pekerja penuh waktu,” ujarnya.

Dalam pandangannya, bidang ketenagakerjaan PB PMII mendorong pemerintah agar memperkuat program pengembangan keterampilan (skill development) sebagai strategi menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah akibat digitalisasi dan otomasi.

“Dunia kerja berubah sangat cepat karena digitalisasi dan otomasi. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing,” kata Razik.

Selain itu, PB PMII juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan investasi demi memperluas lapangan kerja bagi generasi muda.

“Pemerintah harus fokus terhadap isu-isu ekonomi yang dapat menarik investor. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka lebih banyak dan mampu menyerap angkatan kerja muda yang terus meningkat,” tutupnya.