Kepala Dindik Jatim Diduga Terlibat Skandal Korupsi Dana Pendidikan Miliaran Rupiah

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Surabaya – Polemik dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) memanas. Hari ini, Kamis (12/6), Kantor Dindik Jatim di Genteng, Surabaya, digruduk puluhan massa dari Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM-JATIM).

Mereka menuntut transparansi dan pengusutan tuntas terhadap penyalahgunaan dana pendidikan yang ditaksir mencapai miliaran rupiah sejak tahun 2017.
Atoillah Ainur Ridlo, Koordinator Lapangan Aksi, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan mendalam atas “kebobrokan” pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur.

“Dari Saiful Rahman, Wahid Wahyudi, hingga Aries Agung Paewai yang menjabat saat ini, kami melihat pola korupsi yang sistematis. Banyak persoalan yang melibatkan lembaga sekolah, baik negeri maupun swasta, dari SMK, SMA, hingga SLB,” tegas Atoillah.

Kerugian Negara Terus Membengkak
GAM-JATIM menyoroti beberapa jenis dana yang rawan dikorupsi, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan Dana Hibah (Non BOS).

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur disebut-sebut menunjukkan banyak sekolah yang menerima bantuan dana ini tidak transparan, bahkan fiktif.

“Pada tahun anggaran 2017, alokasi dana hibah Dindik Jatim merugikan negara Rp65 miliar dan kasusnya sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lalu di 2019, belanja hibah (Non BOS) menyebabkan kerugian Rp166 miliar karena tidak ada monitoring dan evaluasi,” papar Atoillah.

Tidak berhenti di situ, pada tahun anggaran 2020, belanja hibah (Non BOS) kembali ditemukan merugikan negara Rp98 miliar. Bahkan, di tahun 2021, ada kerugian Rp2 miliar dari belanja hibah pengadaan alat otomotif untuk SMK.

“Yang terbaru, kasus dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun anggaran 2019-2024 yang disalahgunakan kepala sekolahnya, merugikan negara Rp25 miliar. Kasus ini sudah di Kejari Ponorogo, dan kami menduga kuat ada campur tangan Kepala Dinas Pendidikan saat ini,” lanjut Atoillah, menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi.

Menurut GAM-JATIM, minimnya evaluasi dan peninjauan ulang program pendidikan yang sudah direalisasikan menjadi biang keladi penyelewengan dana. Hal ini membuat anggaran berpotensi diselewengkan, bahkan difiktifkan.

Enam Tuntutan Tegas GAM-JATIM

Merespons kondisi ini, GAM-JATIM mengajukan enam tuntutan tegas kepada Dindik Jatim dan Aparat Penegak Hukum (APH):
1. Evaluasi menyeluruh dana pendidikan di Jawa Timur agar bisa dinikmati masyarakat.
2. Wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program dan anggaran untuk mencegah penyalahgunaan uang negara.
3. Aries Agung Paewai harus mundur jika tidak mampu menata pendidikan dan bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi.
4. APH harus memeriksa semua pejabat di lingkungan Dindik Jatim, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga Kepala Seksi, karena semua kebijakan terkait program memerlukan rekomendasi dan tanda tangan mereka.5. APH tidak boleh pandang bulu; siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan harus segera diproses hukum dan dipenjarakan.
6. GAM-JATIM akan terus mengawasi praktik di Dindik Jatim yang masih menggunakan “pola lama” dalam meraup anggaran haram, karena ujung-ujungnya siswa, lembaga sekolah, dan guru menjadi korban.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Dindik Jatim agar segera berbenah diri demi terciptanya pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.