Istana dan Gerindra Tidak Kompak dalam Merespon Anjloknya Survei Presiden Prabowo

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang merekam penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu dua respons berbeda dari elite pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan gaya komunikasi politik yang bertolak belakang.

Lembaga riset SMRC merilis hasil survei periode 5–19 Juli 2026 yang menunjukkan angka kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di posisi 51,1 persen. Angka ini merosot tajam ketimbang capaian November 2025 yang menyentuh 81,2 persen.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan penurunan tersebut sejalan dengan persepsi masyarakat yang memburuk di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjadi figur pertama yang memberikan tanggapan. Saat dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026) malam, ia menegaskan pemerintah tidak bekerja demi memburu kepuasan angka riset.

“Seluruh program Presiden Prabowo sejak awal terancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk mengejar angka survei,” ujar Prasetyo.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan survei sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pemerintah, serta meyakini program ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh publik.

Sebaliknya, beberapa jam sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad justru menunjukkan sikap yang lebih terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menegaskan akan mempelajari temuan SMRC bersama hasil survei lembaga lain seperti Indikator Politik Indonesia.

“Tentu jadi bahan evaluasi. Hasil survei itu berupa masukan-masukan yang nantinya kita komparasikan dengan keadaan pada saat ini di lapangan,” kata Dasco, Kamis (30/7/2026).

Ia mengimbau pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jika kajian survei tersebut terbukti sesuai dengan kondisi riil di tengah masyarakat.

Perbedaan kedua elite ini menyoroti strategi komunikasi yang berbeda. Prasetyo cenderung memilih pola defensive communication dengan menegaskan kerja pemerintah tidak bergantung pada tren jajak pendapat.

Sementara Dasco menggunakan pendekatan responsive governance, yaitu menganggap persepsi publik sebagai instrumen masukan demi memperbaiki kebijakan negara.